Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan tanggapan mengenai mundurnya Mohamad Shtayyeh dari jabatan Perdana Menteri (PM) Palestina saat ini.
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa Indonesia tidak dalam posisi untuk bisa menanggapi karena itu dinamika politik di Palestina.
"Ini adalah dinamika politik dalam negeri Palestina. Kami tidak dalam posisi menanggapi," katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, Selasa (27/2/2024).
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Mohamad Shtayyeh.
Kantor WAFA melaporkan bahwa Abbas telah menandatangani perintah terkait. Meski begitu, Shtayyeh dan pemerintahannya akan terus menjabat hingga pemerintahan baru terbentuk.
Shtayyeh mengajukan pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Abbas di Ramallah pada Senin (26/2/2024). Namun Shtayyeh mengatakan bahwa dia telah mengajukannya sejak Selasa lalu.
Baca Juga
Shtayyeh juga mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan, pada Senin (26/2/2024). Saluran televisi Lebanon Al Mayadeen telah mengatakan sebelumnya, bahwa pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah akan mengundurkan diri.
Menurut saluran TV tersebut, Abbas terpaksa mengambil langkah tersebut karena adanya tekanan dari sejumlah pemain regional dan Amerika Serikat (AS).
Adapun untuk langkah selanjutnya menuju pembentukan pemerintahan baru, Abbas menyatakan bahwa itu merupakan konsensus nasional yang melibatkan semua kelompok Palestina, termasuk Hamas.
Anggota sayap pemerintahan Fatah, salah satu faksi utama dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Ayman Al-Raqab mengatakan bahwa gerakan-gerakan Palestina akan bertemu di Moskow pada akhir Februari ini, dalam upaya untuk mencoba mencapai perjanjian tentang pemerintahan teknokrat Palestina yang bersatu.
