Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memberikan pernyataan lisan atau oral statement di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, pada Jumat (23/2/2024).
Retno mewakili Indonesia berbicara di depan Menlu lainnya dan perwakilan negara lain dari berbagai negara di dunia, membela hak rakyat Palestina.
Dia berbicara di hadapan ICJ selama 30 menit, sekitar pukul 12.10 waktu Den Haag atau 18.10 WIB. Retno berbicara dengan lantang demi memperjuangkan hidup rakyat Palestina.
Berikut ini pernyataan lisan lengkap Menlu RI Retno Marsudi di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ), Jumat (23/2/2024).
"Bapak Presiden,
Para anggota sidang yang terhormat,
Baca Juga
Saya meninggalkan pertemuan G20 di Rio de Janeiro untuk berdiri di hadapan Anda hari ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk menyampaikan solidaritas Rakyat Indonesia dalam masalah yang sangat penting dan genting. Masalah yang menyentuh rasa kemanusiaan kita yang rapuh.
Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk membela keadilan terhadap pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang telah dilakukan oleh Israel.
Kita semua telah menyaksikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi berikutnya di seluruh wilayah yang telah mendorong seruan global untuk mengatasi akar masalah, yaitu pendudukan ilegal Israel di Palestina.
Pendudukan ilegal Israel dan kekejamannya harus dihentikan dan tidak boleh dinormalisasi atau diakui.
Bapak Presiden,
Para anggota sidang yang terhormat,
Jelas bahwa Israel tidak punya niat untuk menghormati apalagi mematuhinya kewajiban hukum internasional.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan berkata dan saya kutip: “tidak ada yang akan berhenti, kami bukan Den Haag… bukan orang lain”.
Hal ini juga terlihat dari tindakan Israel di Gaza yang terus melanjutkan aksinya dalam pemusnahan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil di Gaza.
Rupanya, kematian hampir 30.000 jiwa tidaklah cukup bagi Israel seperti sekarang hampir melancarkan serangan lagi ke Rafah, yang pernah menjadi satu-satunya pintu gerbang kehidupan, menyelamatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Tidak ada negara yang boleh diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap negara yang lebih lemah.
Inilah sebabnya kita mempunyai hukum internasional. Inilah mengapa kita perlu menjunjungnya.
Peran ICJ sangat penting untuk menjaga apa yang disebut “aturan-aturan” berdasarkan tatanan internasional”. Ada harapan besar dari dunia internasional.
Saya ulangi, sebuah harapan besar bahwa ICJ memberikan pendapat penasehat yang baik demi kepentingan keadilan dan kemanusiaan.
Bapak Presiden, para anggota sidang yang terhormat,
Harapannya ada pada Pengadilan ini. Dengan latar belakang ini, kita semua mempunyai kewajiban moral kolektif untuk menyediakannya informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Pengadilan.
Bapak Presiden,
Para anggota sidang yang terhormat,
Pernyataan saya hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pada yurisdiksi, dan kedua, berdasarkan kasusnya.
Pertama, mengenai yurisdiksi, Indonesia berpendapat bahwa Mahkamah memiliki
yurisdiksi untuk memberikan Pendapat Penasehat dan tidak ada alasan untuk menolak melaksanakan yurisdiksi tersebut. Hal ini telah diuraikan dengan jelas dalam pernyataan tertulis Indonesia.
Sekarang, saya akan fokus pada bantahan terhadap argumen beberapa negara yang menyatakan bahwa memberikan Pendapat Penasehat akan merusak proses perdamaian. Walaupun Pengadilan telah menjelaskan pendapat mereka mengenai hal ini, izinkan saya untuk menekankan tiga argumen.
Pertama, tidak ada proses perdamaian yang layak untuk dirusak. Israel telah secara konsisten menghalangi negosiasi solusi dua negara yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Israel bahkan telah menghindari negosiasi dengan berbagai dalih strategis.
Dengan perlawanan yang begitu kuat dari Israel untuk menghentikan proyek penjajahannya dan kepercayaannya untuk melakukan tindakan sepihaknya, maka tidak ada proses perdamaian yang dapat menghasilkan solusi yang adil, langgeng, dan komprehensif.
Bagaimanapun juga, negosiasi dengan seseorang yang menodongkan pistol ke kepala Anda bukanlah negosiasi sama sekali.
Terlepas dari retorika perdamaian ini, pemerintah Israel secara terbuka menyatakan pengabaian mereka terhadap proses perdamaian, termasuk dengan menyatakan bahwa Perjanjian Oslo "batal demi hukum".
Pada bulan November lalu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan membanggakan hal tersebut dan saya kutip: "Saya bangga bahwa saya telah mencegah berdirinya sebuah negara Palestina"
Tidaklah mengherankan jika para pejabat Israel di semua tingkatan secara terbuka mengabaikan seruan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan mematuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya.
Bersamaan dengan sikap tersebut, Israel hanya mengejar "solusi" sepihak tanpa melibatkan Palestina, apalagi memperhatikan kepentingan mereka.
Indonesia menyampaikan bahwa hal ini menegaskan bahwa Israel tidak pernah tertarik pada proses perdamaian.
Kedua, permintaan Pendapat Penasihat tidak dimaksudkan untuk memutuskan solusi akhir dari konflik tersebut.
Solusi yang komprehensif, adil dan langgeng hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik, bukan solusi yang dipaksakan dari luar atau oleh salah satu pihak.
Sebaliknya, permohonan ini dimaksudkan untuk meminta pendapat Mahkamah atas pertanyaan hukum yang diajukan oleh Majelis Umum PBB sesuai dengan kompetensinya.
Mahkamah seharusnya hanya memberikan pendapatnya mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dan bagaimana konsekuensi-konsekuensi tersebut mempengaruhi status hukum pendudukan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dipahami sebagai permintaan nasihat untuk memfasilitasi Majelis Umum dalam merancang tindakan yang diperlukan dalam fungsinya.
Ketiga, pendapat Mahkamah akan memberikan kontribusi positif terhadap proses perdamaian dengan menyajikan elemen-elemen tambahan hukum untuk penyelesaian sengketa yang komprehensif.
Proses perdamaian yang sejati dan langgeng hanya dapat dicapai apabila proses perdamaian tersebut konsisten dengan hukum internasional. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah sangat dibutuhkan.
Dengan memperjelas aturan-aturan hukum yang relevan, Pendapat Mahkamah akan membantu menyelesaikan kebuntuan yang selama ini menghambat proses perdamaian.
Selain dampak positif tersebut, pendapat Mahkamah akan berguna untuk memandu langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PBB dan semua negara.
Oleh karena itu, Indonesia menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan ini dengan alasan bahwa hal tersebut akan berisiko mendelegitimasi prospek proses perdamaian di masa depan.
Bapak Presiden,
Para anggota pengadilan,
Bagian kedua saya adalah mengenai pokok perkara. Indonesia telah menjelaskan argumentasi hukumnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah sebagaimana yang telah disampaikan dalam pernyataan tertulis kami.
Saya akan mulai dengan penolakan yang terus menerus terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Dalam "Advisory Opinion on The Wall" pada tahun 2004, Pengadilan menegaskan kembali hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, untuk tidak lagi dipermasalahkan.
Hal ini menegaskan keyakinan yang telah lama dipegang oleh masyarakat internasional, termasuk yang diungkapkan melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, bahwa rakyat Palestina berhak untuk menentukan nasib sendiri.
Izinkan saya untuk menegaskan kembali posisi Indonesia, yang sejalan dengan pandangan Mahkamah, bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban yang bersifat "Erga Omnes".
Dengan kata lain, semua negara, saya ulangi, semua negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak tersebut dan berkontribusi pada perwujudannya.
Oleh karena itu, setiap dukungan atau pengakuan atas kebijakan atau praktik Israel yang menghalangi hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina adalah melanggar hukum.
Bapak Presiden,
Para anggota pengadilan,
Dalam membahas masalah hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina, penting juga untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa pendudukan Israel telah menjadi instrumen untuk menekan hak fundamental tersebut.
Pengadilan ini, dalam pendapatnya tentang Tembok Pemisah, serta Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, dalam resolusi-resolusi mereka, telah menegaskan kembali dari waktu ke waktu status Israel sebagai kekuatan pendudukan.
Pendudukan ini telah berlangsung lama dan dimungkinkan oleh serangkaian pelanggaran Israel atas kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Sekarang, izinkan saya untuk menguraikan hal-hal berikut ini.
Pertama, pendudukan Israel adalah hasil dari penggunaan kekuatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pendudukan tersebut haruslah melanggar hukum sejak awal dan akan terus demikian.
Penggunaan kekuatan oleh Israel tidak dapat dibenarkan dengan dalih pembelaan diri. Hal ini juga melanggar prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan larangan agresi, sebuah norma hukum internasional yang tidak boleh dilanggar.
Kedua, pencaplokan ilegal terhadap OPT (Wilayah Pendudukan Palestina). Sebagai kekuatan pendudukan, Israel secara hukum berkewajiban untuk mempertahankan pendudukannya sementara. Hal ini telah dilanggar oleh Israel yang telah berusaha untuk menjadikan pendudukannya permanen dan juga mencaplok sebagian wilayah pendudukan.
Berdasarkan hukum, dalam situasi apapun Israel tidak boleh mencaplok bagian manapun dari wilayah pendudukan.
Dewan Keamanan PBB dalam berbagai resolusinya telah menegaskan kembali prinsip yang telah ditetapkan bahwa akuisisi wilayah melalui perang tidak dapat diterima. Ini adalah prinsip mutlak yang berlaku bahkan dalam situasi di mana perang telah dilakukan secara sah, seperti untuk membela diri, yang tentu saja tidak berlaku bagi Israel.
Pelanggaran Israel terhadap hukum internasional tidak berhenti sampai di situ, karena Israel telah menyatakan bahwa Yerusalem adalah 'ibu kota abadi yang tidak terbagi' bagi Israel. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merugikan prospek solusi dua negara.
Ketiga, berlanjutnya perluasan pemukiman ilegal.
Kebijakan Israel untuk memindahkan penduduknya sendiri dan secara paksa mengusir warga Palestina dari wilayah yang diduduki bertentangan dengan aturan-aturan dasar Hukum Humaniter Internasional.
Kebijakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat di mana Israel adalah Negara Pihak. Hal ini diperparah dengan upaya Israel untuk mengubah komposisi demografis Tepi Barat.
Kebijakan ini menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan juga menunjukkan niat untuk membuat situasi ini tidak dapat diubah.
Keempat, kebijakan apartheid terhadap Palestina.
Sebagai negara penjajah, Israel secara hukum berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi Palestina.
Namun, Israel justru memperkuat pendudukannya yang berkepanjangan dengan memberlakukan perintah militer kepada penduduk Palestina yang tidak diterapkan kepada para pemukim Yahudi Israel.
Keberadaan rezim hukum yang terpisah yang diterapkan secara eksklusif pada kelompok-kelompok orang yang berbeda merupakan kebijakan apartheid yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan demikian, jelas bahwa kelanjutan rezim apartheid semacam itu merupakan pelanggaran terhadap norma hukum internasional.
Bapak Presiden,
Para anggota pengadilan yang terhormat,
Saya ingin menguraikan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh Israel.
Hal ini harus dimulai dengan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri yang telah secara sistematis diingkari oleh Israel.
Pengadilan harus menyatakan bahwa pendudukan Israel adalah ilegal secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus mengakhiri situasi ilegal ini.
Israel harus menghentikan secara total, tanpa syarat dan segera semua tindakan dan kebijakannya yang melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki.
Dengan kehadiran pasukan Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat dan Gaza, mustahil untuk melihat kepatuhan Israel terhadap kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Israel untuk menarik mundur pasukannya.
Mengingat sifat ilegal dari pendudukan tersebut, penarikan pasukan Israel tidak boleh dilakukan dengan prasyarat atau tunduk pada negosiasi apapun. Mereka harus mundur sekarang! Saya ulangi, mereka harus mundur sekarang juga!
Israel juga harus berkewajiban untuk melakukan reparasi baik kepada negara Palestina maupun kepada rakyat Palestina.
Bapak Presiden, perkenankan saya mengingatkan kembali sebuah pepatah hukum yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menikmati keuntungan hukum dari tindakan ilegal.
Oleh karena itu, upaya Israel untuk menjadikan pendudukannya permanen tidak akan pernah menjadi dasar yang sah untuk mengklaim hak yang sah atas wilayah Palestina.
Sejalan dengan hal ini, semua negara dan PBB tidak boleh mengakui situasi ilegal yang timbul dari pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Semua negara tidak boleh memberikan bantuan apapun untuk mempertahankan pelanggaran tersebut.
Selain itu, semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus memastikan
Israel dengan kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional.
Bapak Presiden,
Para anggota pengadilan,
Saya ingin menyimpulkan dengan menggarisbawahi bahwa tidak ada negara yang kebal hukum, bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum, dan kesucian Mahkamah ini harus dijunjung tinggi.
Indonesia percaya bahwa gerakan hukum ini juga merupakan gerakan hati nurani global. Tidak boleh ada lagi item lain dalam daftar, satu lagi proses untuk diberhentikan, satu lagi seruan yang tidak diindahkan, diabaikan secara terang-terangan oleh Israel.
Jangan lagi, berarti tidak akan pernah lagi.
Kita mendirikan sistem internasional kita saat ini dengan keyakinan bahwa setiap manusia, saya ulangi, setiap manusia, tanpa terkecuali, dilindungi oleh hukum.
Oleh karena itu, marilah kita semua merenungkan pertanyaan ini: haruskah komunitas internasional terus membiarkan Israel memanipulasi penggunaan hukum internasional untuk membenarkan tindakan ilegalnya terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina?
Bagi Indonesia, tidak.
Dan sekali lagi, harapan kita ada pada Mahkamah ini, karena Mahkamah ini adalah penjaga keadilan. Saya ucapkan terima kasih banyak,".
