Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa jadi bukan upaya ‘kocok ulang’ atau reshuffle kabinet terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Masih terbuka kemungkinan, sederet nama menteri dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin atau Kabinet Indonesia Maju (KIM) Periode 2019–2024 akan berganti dan diisi oleh nama-nama baru dalam 8 bulan terakhir masa jabatannya.
Peluang reshuffle kabinet itu diungkapkan langsung Presiden Jokowi usai melantik AHY sebagai Menteri ATR dan juga Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Rabu (21/2/2024).
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengaku tak akan segan untuk terus melakukan perombakan atau reshuffle menteri apabila hal tersebut diperlukan.
“Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan, ya kenapa tidak. Terima kasih,” ujar Jokowi singkat kepada wartawan.
Pelantikan AHY menggantikan Hadi di posisi Menteri ATR dan Hadi menjadi Menko Polhukam merupakan reshuffle menteri ke-6 dalam era kabinet Jokowi “Jilid II’. Perubahan susunan kabinet teranyar itu pun dilakukan sepekan setelah Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Baca Juga
Sebelumnya, kursi Menko Polhukam kosong setelah Mahfud Md mengundurkan diri untuk fokus sebagai kandidat calon wakil presiden nomor urut 03 mendampingi capres Ganjar Pranowo.
Adapun, sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Kemudian terlihat pula, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung juga hadir di sana.
KABINET JOKOWI
Reshuffle menteri ke-6 yang dilakukan Jokowi membuat daftar KIM kian beragam dari sisi komposisi partai. Hadi yang merupakan Purnawirawan TNI-AU, memang sebelumnya telah menjabat Menteri ATR sejak 15 Juni 2022.
Namun, AHY, menjadi menteri pertama dari Partai Demokrat dalam kurun waktu hampir satu dasawarsa terakhir. Dengan pelantikan Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Partai Demokrat pun akhirnya menanggalkan ‘status oposisi’ yang dalam 10 tahun terakhir dikenakannya di Indonesia.
AHY sejatinya sudah beberapa kali diisukan bakal bergabung ke KIM. Isu tersebut menguat setelah AHY merapat ke kubu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presidan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Manuver itu dilakukan Demokrat setelah 'bercerai' dengan Koalisi Perubahan yang mengusung capres Anies Baswedan dan akhirnya berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Pada reshuffle kabinet Jokowi ke-5, Oktober 2023 lalu, nama AHY santer diisukan mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) yang kosong akibat Syahrul Yasin Limpo tersangkut kasus korupsi. Namun, pada akhirnya Amran Sulaiman yang dilantik Jokowi untuk mengisi jabatan tersebut.
Adapun dengan bergabungnya AHY sebagai perwakilan Partai Demokrat, jumlah menteri dan wakil menteri dari partai politik bertambah. Hampir semua partain nasional memiliki perwakilan di kabinet Jokowi dengan menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi.
Hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi partai politik yang mendominasi dari sisi jumlah perwakilan di KIM. Ada sekitar sembilan menteri dan wakil menteri yang berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merupakan sederet perwakilan PDIP di kabinet Jokowi ‘Jilid II’
Selanjutnya, ‘Partai Banteng’ itu juga diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Ayu Darmawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Setelah PDIP, ada enam menteri dan wakil menteri yang berasal dari Golkar. Dua di antaranya menjabat menteri koordinator yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Partai ‘Pohon Beringin’ juga memiliki perwakilan lain di kabinet Jokowi yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.
Partai lain yang memiliki ‘orang’ di kabinet Jokowi adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai ‘Hijau’ ini sama-sama memiliki 3 perwakilan. Sementara itu, Partai Gerindra, PAN, PBB, Perindo, dan PSI masing-masing mempunyai satu kader yang berada di kabinet Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga memiliki sekitar 25 menteri dan wakil menteri yang tidak berlatar belakang partai politik.
SIAPA SELANJUTNYA?
Jokowi memang masih membuka kemungkinan reshuffle menteri pada sisa masa jabatannya. Namun, peluang reshuffle menteri lanjutan terealisasi dinilai sangat minim.
Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan kecil kemungkinan Presiden Jokowi akan reshuffle menteri lanjutan. Alasannya, saat ini eks Wali Kota Solo itu membutuhkan parlemen yang solid sampai akhir masa jabatannya.
Apalagi, jelasnya, parlemen Jokowi saat ini akan berpengaruh terhadap kepemimpinan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang berpeluang paling besar untuk mengisi Wakil Presiden (Wapres) RI selanjutnya.
"Iya walaupun itu prerogatif presiden ya, tapi menurut saya sih kecil kemungkinannya dia reshuffle lagi, karena dia membutuhkan parlemen yang solid saat ini supaya dia bisa landing smooth ya dan anaknya juga bisa memimpin smooth gitu," katanya, saat ditanyai Bisnis, Kamis (22/2/2024).
Hendri meyakini bahwa Presiden Jokowi cenderung tidak akan mengurangi jatah parpol di kabinet. Dia hakulyakin posisi yang paling mungkin terkena giliran reshuffle adalah menteri non-parpol.
"Minimal sekarang hanya tinggal PKS saja di luar pemerintahan, kalau dia kurangi jatah partai politik, agak repot ya. Paling mungkin yang dia lakukan walau ada reshuffle, ya reshuffle menteri yang profesional yang bukan dari parpol gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa menteri profesional sejatinya secara basis politik tidak terlalu banyak mempengaruhi parlemen. Sebaliknya, jelas Hendri, menteri yang tergabung dalam partai politik akan berdampak besar untuk kekuatan presiden.
"Tapi kalau menteri yang dari partai politik itu mungkin akan berimbas besar ke kekuatan Pak Jokowi secara politik di legislatif, di parlemen," ucapnya.
