Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai upaya ditempuh kubu Ganjar-Mahfud dan kubu Anies-Muhaimin untuk membuktikan kecurangan terjadi di Pilpres 2024. Terkini, kedua kubu paslon sepakat untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angketnya.
Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.
Dia mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.
Sementara itu, Anies Baswedan dikabarkan mendukung ide Ganjar yang mendorong penggunaan hak angket DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Juga
Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar itu menilai bahwa ide tersebut merupakan inisiatif yang baik, mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni PDIP juga memiliki kekuatan besar di parlemen.
“Kami melihat itu adalah inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” katanya di Posko THN AMIN, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).
Anies meyakini, Koalisi Perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 ini juga akan siap untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut.
Menurutnya, koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu juga mengantongi data-data kecurangan Pemilu 2024. Itu sebabnya, dia memandang bahwa inisiatif angket dapat berjalan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar.
“Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses [hak angket] DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” jelas Anies.
Megawati Merestui
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata sepakat dengan usulan Ganjar tersebut. Bahkan, Dia sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.
Nantinya, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDIP dan PPP bersiap memimpin rencana itu.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.
Sayangnya, pengajuan hak angket tidak akan berhasil jika hanya PDIP dan PPP yang sepakat. Oleh sebab itu, lobi politik diperlukan agar upaya tersebut mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya di DPR, termasuk parpol pengusung Anies-Muhaimin yaitu Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Jika gabungan koalisi pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bersatu, maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.
