Bisnis.com, JAKARTA - Film dokumenter, Dirty Vote, sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
Film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono ini mengulas kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama masa kampanye, yang disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara: Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku mengenal baik tiga ahli tata negara tersebut.
“Saya belum nonton, tapi dari tiga karakter utama itu orang-orang yang sangat berintegritas, saya kenal masing-masing dan saya pengen nonton,” kata Sandi kepada awak media di Kantor Kemenparekraf, Senin (12/2/2024).
Meski mengaku belum menonton secara langsung film Dirty Vote ini, menurut informasi yang dia dengar, film dokumenter ini menyimpan pesan positif agar sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia berbenah. Jangan sampai, lanjut dia, produk ekonomi kreatif ini justru dipandang negatif.
“Ini sebenarnya harus menjadi koreksi kita karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita,” ujarnya.
Baca Juga
Di sisi lain dia mengapresiasi film dokumenter Dirty Vote lantaran mampu menarik banyak penonton. Bahkan, kata Sandi, film ini telah ditonton lebih dari 3 juta kali, menyaingi film Agak Laen garapan sutradara Muhadkly Acho yang perdana tayang pada 1 Februari 2024.
Melihat capaian ini, Sandi menilai ada tempat untuk film-film berlatar politik di kancah perfilman Indonesia.
“Tentu saya salut karena sudah ditonton lebih dari 3 juta. Ini Agak Laen aja baru 3 juta tapi Dirty Vote sudah ditonton dan diputar lebih dari 3 jt, berarti ada tempat buat film-film berlatar belakang politik,” ungkapnya.
Menurut pantauan Bisnis, hingga Senin (12/2/2024) pukul 21.26 WIB, Dirty Vote telah ditonton sebanyak 5 juta kali dan disukai sebanyak 286.000 di kanal Youtube PSHK Indonesia, sejak pertama kali tayang pada 11 Februari 2024.
Film ini muncul tiga hari jelang Pemilu 2024, dengan mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi dengan nada netral.
