Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan telah resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam).
Dia mengaku mengalami "conflict of interest" yang tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas sebagai MenkoPolhukam dan kampanye sebagai cawapres.
"Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai cawapres, terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres, jadi menjadi tidak enak, sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko, karena conflict of interest tidak bisa terhindarkan antara melaksanakan tugas Menko dan kampanye, kadangkala sulit dibedakan," katanya, saat ditanyai awak media, pada Jumat (2/2/2024).
Mahfud mengatakan bahwa secara resmi sudah mengajukan surat berhenti, dan minta berhenti sebagai MenkoPolhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena urusan politik, kemarin sore.
"Artinya bukan konflik, ya politik, saya masuk ke kontes politik menjadi pasangan calon wakil presiden. Saya mengundurkan diri ya sesudah mencoba 4 bulan atau 3 bulan sejak pencalonan di bulan Oktober itu, ternyata sangat sibuk. Meskipun dalam aturan itu boleh menjadi menteri sambil menjadi calon, boleh. Tapi ternyata sesudah menjalani, saya sibuk," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengaku bahwa selama ini setelah dia mengajukan sebagai cawapres, tidak melanggar aturan sama sekali.
Baca Juga
"Memang selama ini Alhamdulillah saya tidak melanggar aturan sama sekali. Pertama ketika saya dicalonkan itu pada tanggal 18 Oktober itu pendaftaran, tanggal 20 Oktober hari Jumat kita berkumpul di sini, saya menyatakan MenkoPolhukam pegawainya dari atas sampe ke bawah tidak boleh ikut-ikutan politik, harus netral," ucapnya.
Dia menegaskan bahwa meski ada yang mendukungnya di Kementerian yang dia pimpin tersebut, tetapi tetap tidak boleh ikut memberi dukungan, berkampanye, apalagi memakai kaos bergambar dirinya.
Lalu, dia menekankan karena Aparatur Sipil Negara (ASN), maka yang tidak suka dengannya, dan mungkin mendukung calon lain, juga tidak boleh ditunjukkan di kantor KemenkoPolhukam RI.
"Itu yang saya lakukan pertama ketika dulu saya dinyatakan sebagai calon wakil presiden secara resmi oleh KPU. Dua hari kemudian saya disini berkumpul dengan saudara. Saya minta jangan satupun yang ikut gerakan politik, dan Alhamdulillah sampai sekarang netral," lanjutnya.
Sementara itu, dia menegaskan bahwa setiap kampanye sebagai cawapres, maka dia akan mengambil cuti sebagai MenkoPolhukam.
"Saya masa tiap minggu bikin surat cuti. Tidak enak. Tiap minggu cuti untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali. Kecuali yang melekat ke pejabat itu orang misal ajudan itu pakai, karena itu tetap dipakai. Mulai dari presiden hingga pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka," katanya.
