Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengiatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membagikan bantuan sosial (bansos) secara merata, bukan hanya di daerah yang dianggap menguntungkan untuk ajang Pemilu 2024.
Hasto menjelaskan Menteri Sosial Tri Rismaharini mempunyai data orang miskin yang layak diberikan bansos. Dia menegaskan, orang miskin bukan hanya di dua-tiga provinsi saja.
"Kalau membagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia," jelas Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP tidak habis pikir pembagian bansos hanya dipakai untuk kepentingan elektoral di daerah tertentu. Apalagi, total anggaran bansos itu melampaui anggaran dari untuk penanganan Covid-19 selama 2020-2022.
"Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan ya. Itu sangat-sangat disayangkan," kata Hasto.
Sebagai informasi, belakangan Presiden Jokowi kian rajin mengunjungi Jawa Tengah (Jateng) hingga Yogyakarta. Dua wilayah itu telah lama dikenal sebagai ‘Kandang Banteng’ alias daerah dengan pemilih tradisional PDIP.
Baca Juga
Kunjungan Jokowi dilakukan di tengah isu perpecahan antara Jokowi dengan PDIP. Orang nomor satu di Indonesia itu kini tidak malu-malu lagi menampakkan kedekatannya dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang notabenenya lawan dari capres usungan PDIP: Ganjar Pranowo.
Terlebih, kunjungan kerja Jokowi ke Jateng banyak diisi dengan kegiatan ‘bagi-bagi’ bansos. Pada awal pekan lalu misalnya, Jokowi terbang ke Kabupaten Temanggung untuk mengecek langsung cadangan beras di Gudang Bulog Bengkal Lor.
Menariknya, Jokowi langsung turun tangan serahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) ke warga setempat. Tak sampai situ, Jokowi kemudian membagikan secara langsung ribuan sertifikat tanah untuk warga di Kabupaten Wonosobo.
Meski demikian, pihak Istana membantah pembagian bansos di Kandang Banteng ini berkaitan dengan hari pencoblosan Pemilu 2024 yang semakin dekat.
“Ya, beliau melihat kembali berapa program perlindungan sosial yang sudah dicanangkan sejak periode pertama,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Senin (22/1/2024).
