Bisnis.com, JAKARTA - Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rela blusukan kesana demi membagi-bagikan langsung bantuan sosial (bansos) ke masyarakat menuai sorotan banyak pihak.

Ada tudingan bahwa, langkah bagi-bagi bansos Jokowi itu adalah bagian dari akrobat politik jelang pemilihan umum atau pemilu 2024, 14 Februari mendatang. Meski demikian kabar itu langsung dibantah oleh pihak Istana.

"Tidak ada kaitannya dengan pemilu," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana awal Januari lalu.

Jokowi belakangan ini memang kerap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, terutama Jawa Tengah (Jateng) untuk mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos). Jateng adalah basis pemilih PDI Perjuangan (PDIP).

Aksi bagi-bagi bansos Jokowi itu juga tidak mengajak atau mengikutsertakan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kader PDIP yang seharusnya berurusan dengan praktik bagi-bagi bansos tersebut.

Ari Dwipayana mengklaim fokus dari kunjungan kerja Jokowi ke Jateng untuk meninjau program perlindungan sosial dari pemerintah.

“Ya, beliau melihat kembali berapa program perlindungan sosial yang sudah dicanangkan sejak periode pertama,” ujarnya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024).

Kendati sering dibantah, data-data polling yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei, secara jelas mengungkap bahwa ada kaitan erat antara bagi-bagi bansos dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. 

Data Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yang dipublikasikan pada 20 Januari 2024 lalu, misalnya, mengungkap pembagian bantuan kepada masyarakat, termasuk bansos dan tetek bengeknya, menjadi indikator utama masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. 

Angkanya mencapai 30% atau lebih tinggi dibandingkan alasan rakyat puas ke Jokowi karena infrastruktur 24,5%, murni menganggap kinerja Jokowi sudah bagus 18,3% atau yang menganggap Jokowi merakyat 7%.

Di sisi lain, aksi bagi-bagi sembako Jokowi itu juga menuai cibiran dari bekas kawan politiknya, PDI Perjuangan (PDIP). 

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengaku bingung Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan ditugasi untuk bantu bagi-bagi sembako dan bantuan sosial demi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Aria Bima menyatakan, PDIP masih mencintai Jokowi. Bagaimanapun, lanjutnya, PDIP merupakan partai politik pendukung utama Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Kita mencintai Pak Jokowi dengan cara yang benar, dengan cara yang menempatkan kehormatan bagi Pak Jokowi," ujar Aria di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Dia pun merasa aneh karena pihak lain kini seakan memperlakukan Jokowi dengan tidak hormat. Aria mencontohkan, Jokowi seakan disibukkan dengan urusan 'ecek-ecek' seperti membagi sembako hingga pupuk.

Menurutnya, yang layak mengurusi sembako merupakan tim kampanye calon legislatif (caleg) anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

"Masa presiden yang saya pilih 2014, 2019, ditugasi untuk bantu bagi sembako. Saya enggak rela, saya enggak rela, terus terang," kata Aria.

Penegasan Sri Mulyani 

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos pada dasarnya merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sekadar catatan, pembahasan APBN termasuk bansos, dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga penyaluran bansosnya tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak.

Sri Mulyani bahkan menjelaskan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga bantuan langsung tunai (BLT) sudah masuk dalam APBN. 

“Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi progam. Karena ini dalam kontestasi politik, ini [bansos] dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN,” jelasnya dalam Konferensi Pers KSSK di Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/2024). 

Bendahara Negara mengungkapkan untuk tahun ini, pemerintah menyediakan Rp496 triliun untuk belanja bansos. Naik Rp20 triliun dari APBN 2023 yang senilai Rp476 triliun. Besarnya bantuan dan jenis program ini pun telah dibahas dan disahkan bersama para perwakilan rakyat di Senayan. 

“Dibawa oleh pemerintah, dibahas DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang sehingga kalau pemerintah menggunakan itu adalah uang APBN yang sudah disetujui DPR,” lanjutnya. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa BLT pangan sebagai lanjutan dari BLT El Nino yang rencananya diberikan selama enam bulan pertama 2024 ini. Utamanya menjadi langkah pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko pangan.