Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasto Blak-blakan Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Tidak Etis, Memperkeruh Suasana

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyarankan Hasto untuk tidak terlalu mudah menduga-duga.
Perum Bulog menyalurkaan Bantuan Sosial dalam kerangka HUT ke-53. /Istimewa
Perum Bulog menyalurkaan Bantuan Sosial dalam kerangka HUT ke-53. /Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait situasi Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini.

Hasto mengatakan sebelumnya bahwa berdasarkan keterangan dari Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini yang juga kader PDIP, situasi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini membuatnya tidak nyaman.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyarankan Hasto untuk tidak terlalu mudah menduga-duga, termasuk perihal Kabinet Indonesia Maju (KIM). 

"Ada baiknya Mas Hasto tidak terlalu mudah menduga-duga. Tidak etis. Tidak baik melempar dugaan-dugaan yang memperkeruh suasana politik. Kita perlu menjaga proses demokrasi agar berlangsung meriah, sopan dan santuy, jauh dari dugaan dan fitnah yang memecah-belah," katanya kepada awak media, Rabu (31/1/2024). 

Raja yang juga Wakil Menteri ATR/BPN mengaku bahwa dia berkomunikasi dengan anggota kabinet hampir setiap hari. 

"Semua bekerja dengan giat, tekun, dan sepenuh hati membantu Pak Presiden Jokowi yang diberi mandat oleh rakyat," lanjutnya. 

Dia menyadari bahwa masing-masing menteri tentu mempunyai afiliasi dan prefensi politik. Menurutnya itu sah-sah saja, bahkan digaransi oleh konstitusi sebagai hak dasar warga negara. 

"Namun saya melihat perbedaan pandangan dan nuansa politik tidak membuat kabinet terfragmentasi. Para anggota KIM adalah orang-orang yang berpendidikan dan dewasa, sangat mampu meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan personal dan partai politik," tambahnya. 

Seperti diketahui, Hasto sebelumnya menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). 

Adapun Hasto menyebut fragmentasi dipicu pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye. Dia menyebut fragmentasi itu membuat suasana di kabinet sudah tidak lagi kondusif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Erta Darwati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper