Bisnis.com, JAKARTA – Israel dan Hamas secara prinsip menyepakati pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina selama gencatan senjata yang berlangsung selama satu bulan ke depan.
Namun, rencana tersebut terhambat oleh perbedaan pendapat antara kedua belah pihak mengenai cara mengakhiri perang Gaza secara permanen, menurut sumber yang mengetahui rencana ini.
Melansir Reuters, Rabu (24/1/2024), upaya mediasi intensif yang dipimpin oleh Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir dalam beberapa pekan terakhir telah berfokus pada pendekatan bertahap untuk membebaskan berbagai sandera Israel, dari warga sipil hingga tentara, sebagai imbalan atas penghentian agresi, pembebasan tahanan Palestina, dan lebih banyak bantuan ke Gaza.
Putaran terakhir diplomasi ini pada 28 Desember 2023 dan telah mempersempit perbedaan pendapat tentang lamanya gencatan senjata awal menjadi sekitar 30 hari, setelah Hamas pertama kali mengusulkan jeda beberapa bulan.
Namun, Hamas sejak saat itu menolak untuk melanjutkan rencana tersebut hingga kondisi gencatan senjata permanen disepakati. Sebagian besar sumber yang dimintai keterangan mengenai rencana ini meminta untuk tidak disebutkan namanya agar dapat berbicara secara bebas mengenai hal-hal yang sensitif.
Israel berusaha untuk bernegosiasi satu demi satu tahap, namun Hamas mengupayakan gabungan kesepakatan yang menyetujui gencatan senjata permanen sebelum para sandera dibebaskan pada tahap awal, menurut salah satu sumber seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya mediasi.
Baca Juga
Israel dan Hamas berbicara melalui para mediator dan tidak berbicara secara langsung.
Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa utusan AS untuk Timur Tengah, Brett McGurk, berada di wilayah tersebut untuk berdiskusi mengenai pembebasan sandera. AS juga menyatakan akan mendukung jeda kemanusiaan yang lebih lama.
Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih, kementerian luar negeri Qatar dan Dinas Informasi Negara Mesir belum menanggapi permintaan komentar.
Dua sumber keamanan Mesir mengatakan bahwa ada upaya yang sedang dilakukan untuk meyakinkan Hamas agar menerima gencatan senjata selama satu bulan yang akan diikuti dengan gencatan senjata permanen.
Namun, Hamas meminta jaminan bahwa tahap kedua dari kesepakatan itu akan dilaksanakan, untuk menyetujui gencatan senjata awal, kata sumber-sumber itu.
Sumber-sumber itu tidak memberikan rincian tentang jaminan tersebut.
Ketika ditanya mengenai negosiasi tersebut, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa organisasi tersebut terbuka untuk mendiskusikan ide-ide, namun belum ada kesepakatan.
"Kami terbuka untuk semua inisiatif dan proposal, namun kesepakatan apapun harus didasarkan pada penghentian agresi dan penarikan pasukan penjajah dari Jalur Gaza," kata Abu Zuhri seperti dikutip Reuters.
Sumber dari pejabat senior Hamas mengatakan salah satu tawaran Israel adalah mengakhiri perang jika Hamas memindahkan enam pemimpin senior dari Gaza. Namun, Hamas "secara mutlak" menolak usulan tersebut.
Sumber tersebut mengatakan bahwa daftar tersebut termasuk dalang serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, Yahya Sinwar dan Mohamed al-Deif, yang merupakan target utama Israel untuk dibunuh atau ditangkap dalam perang dan diperkirakan bersembunyi jauh di dalam jaringan terowongan Hamas yang luas di bawah Gaza.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak permintaan untuk memberikan komentar mengenai usulan tersebut atau negosiasi yang lebih luas.
Menurut rekaman yang bocor ke jaringan berita N12 Israel, Netanyahu mengatakan bahwa skenario "penyerahan diri dan pengasingan" seperti itu sedang didiskusikan pada awal Januari.
