Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menanggapi potensi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2024.
Anies mengatakan bahwa pihaknya bakal menyiapkan langkah agar masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan kesehatan dari pemerintah itu tanpa terbebani.
Salah satu langkah yang bakal diterapkan antara lain melibatkan banyak pihak untuk mencari jalan keluar supaya potensi defisit tidak menjadi kenyataan.
“Jadi bagaimana pun kondisi dari BPJS, ini kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional, cuma perusahaannya namanya BPJS. JKN itu enggak boleh terganti, itu nomor satu. Jangan sampai kemudian, kalau JKN terganggu itu break down sistem kesehatan kita,” kata Anies dalam Desak Anies edisi Nakes di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Anies menyebut dalam permasalahan ini berbagai pihak termasuk para pelaku di bidang kesehatan harus peka dengan situasi saat ini.
Dia menilai bahwa orang orang yang bekerja di rumah sakit, asosiasi profesi kesehatan yang relevan, hingga pakar jaminan kesehatan harus duduk bersama membahas terkait potensi kesulitan bayar, isu solvency, likuiditas, dan lain sebagainya.
“Duduk bersama, diberi waktu untuk kemudian menyusun roadmap penanganan ini, oh satu lagi pakar keuangan. Pakar keuangan, pakar perekonomian, sehingga kemudian kita bisa menyiapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anies berjanji saat dirinya terpilih menjadi Preside dirinya memastikan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak terganggu dengan kondisi apapun.
Menteri Keuangan, kata Anies harus menyiapkan langkah cadangan atau backup bila nantinya terjadi masalah.
“Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu. Lalu yang ketiga, meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu,” ucap Anies.
