Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai bahwa ujaran netralitas selalu menjadi isu seksi yang dimainkan oleh banyak pihak menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024.
Bahkan, dia menyebut bahwa imbauan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut bersikap netral merupakan penilaian yang subjektif.
“Ya [imbauan netralitas] itu kan [imbauan] subjektif. Kalau belum-belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu ya bisa-bisa salah dalam menilai sesuatu,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (15/1/2024).
Tak hanya itu, Moeldoko melihat bahwa isu netralitas juga menjadi penyakit setiap 5 tahun sekali menjelang pemilihan presiden (pilpres). Padahal, secara jelas, kata Moeldoko, Jokowi seringkali menekankan agar setiap instrumen Negara menjalankan pesta demokrasi secara adil tanpa contoh terhadap salah satu pasangan calon (paslon).
Oleh sebab itu, dia menilai bahwa ujaran terkait dengan persoalan netralitas justru dinilainya dapat mengganggu konsentrasi dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, hingga Polri dalam menyukseskan hajatan demokrasi 5 tahun sekali itu.
“Beliau [Jokowi] selalu berbicara kita netral. Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita, tidak ada mengesampingkan pihak siapa pun. Tak ada kita bicara dalam sidang kabinet ini kelompoknya ini. Wong di dalam kabinet sendiri terdiri dari beberapa calon,” tuturnya.
Baca Juga
Bahkan, dia mengatakan dikala Jokowi membagikan pandangan terkait dengan penyelenggaraan debat saja, juga dilakukan di ruang publik sehingga setiap calon juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menanggapi atau menyanggah.
“Jadi kalau pak Presiden mengatakan sesuatu, pasti calon yang lain akan dengar. Gak pernah. Itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat hal-hal yang dari kacamata subjektivitas,” pungkas Moeldoko.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Dia mengingatkan Jokowi agar tidak sembarangan mengambil langkah alias cawe-cawe di Pemilu karena ada sumpah yang terikat pada dirinya.
"Jadi seorang pejabat ya bukan hanya presiden tidak adil, itu melanggar sumpahnya. Jadi dua kena, Allah kena, UUD kena ya," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan dikutip, Kamis (11/1/2024).
JK pun menyoroti bagaimana langkah yang diambil Jokowi dalam memerintahkan aparat negara untuk netral dalam Pemilu 2024. Sehingga, JK melihat perlunya sikap netral yang harus diambil oleh Jokowi dalam Pemilu tahun ini.
"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya dan saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden," tandas JK.
