Bisnis.com, JAKARTA - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti menjadi salah satu program unggulan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Dengan adanya KTP Sakti, maka penyaluran bansos pasti lanjut dan lebih tepat sasaran jika Ganjar-Mahfud terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu mendatang.
Seperti diketahui, Ganjar-Mahfud belakangan mendapatkan black campaign dengan narasi yang mengatakan jika bansos yang selama ini diberikan kepada masyarakat akan distop apabila paslon nomor urut 3 tersebut terpilih kelak.
Jelas saja, narasi black campaign ini membuat sejumlah masyarakat panik sebab belakangan ini, bansos alias bantuan sosial menjadi salah satu harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Namun, hal tersebut sudah tegas dibantah. Ganjar Pranowo telah tegas mengatakan bahwa bansos pasti lanjut.
Sebab Capres nomor urut 3 tersebut mengakui jika sejatinya bansos adalah hak rakyat dan tidak seharusnya dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, apapun itu.
"Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat," kata Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menjelaskan bahwa salah satu hal yang akan mendapat perhatian lebih dari dirinya dan Mahfud MD soal bansos adalah penyalurannya agar lebih tepat sasaran.
Sebab seperti diketahui, beberapa penyaluran bansos belakangan ini banyak yang tidak tepat sasaran. Pada pertengahan 2023 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 185,23 miliar pada 2022.
Adapun anggaran perlindungan sosial termasuk di dalamnya bantuan sosial senilai Rp 461,6 triliun pada 2022.
“Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran,” tulis BPK dalam LHP LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang dirilis Juni 2023 lalu.
BPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial agar melalui Dirjen yang menangani bansos Program Sembako, PKH, serta BLT Migor dan BLT BBM untuk memerintahkan PPK terkait supaya lebih cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
Isu tentang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran ini kembali mengemuka pada akhir 2023 lalu. Bahkan, hal ini sempat disinggung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam keterangannya, Puan Maharani mengingatkan agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino bagi masyarakat terdampak kemarau berkepanjangan disalurkan dengan tepat sasaran. Ia menegaskan agar bantuan ini betul-betul diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"DPR mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak El Nino, dengan syarat BLT tepat sasaran dan prosesnya dilakukan dengan kebijakan yang bijaksana, adil, dan terencana," kata Puan.
Mengacu pada berbagai hal pelik soal black campaign dan penyaluran bansos ini, maka program KTP Sakti Ganjar-Mahfud diyakini akan menjadi solusi dan memastikan bansos lebih tepat sasaran nantinya.
"Masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki. Dengan KTP Sakti maka seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu, sudah tercapture di situ," ucap Ganjar.
Apa itu KTP Sakti
Dalam keterangan yang pernah disampaikan Ganjar, KTP Sakti merupakan perpanjangan manfaat dari KTP elektronik, yang dapat digunakan masyarakat untuk menerima berbagai bantuan dan layanan dari pemerintah.
Selama ini, masyarakat memiliki banyak kartu sebagai bukti bahwa mereka mendapatkan manfaat tertentu dari setiap bantuan pemerintah. Menurut Ganjar, hal ini tidak efektif.
Sebagai solusinya, Ganjar-Mahfud akan mengusung program KTP Sakti di mana di dalamnya sudah tercapture data masyarakat penerima manfaat dan bisa merepresentasikan semuanya.
"Kalau data seluruh Indonesia itu sudah bagus, maka berbasis satu data itu bisa dipakai untuk apapun. Mau pertanian, data kemiskinan, pendidikan, apapun, sehingga semua jaminan yang saat ini ada dengan identitas satu per satu, itu bisa kita satukan dengan satu KTP yang kita sebut dengan KTP Sakti. Maka KTP Sakti ini bisa merepresentasikan semuanya," kata Ganjar.
KTP Sakti yang akan diusung Ganjar-Mahfud ini akan memuat data termasuk subsidi pendidikan, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar kuliah, subsidi keluarga miskin, kartu indonesia sehat, kartu keluarga sejahtera.
Kemudian, di dalamnya juga sudah termuat data penerima manfaat dari kartu sembako murah, kartu pra kerja, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, subsidi usaha produktif, kartu tani, pupuk, bibit, solar nelayan, alat tangkap, kredit usaha rakyat, dukungan usaha mikro dan UMKM.
"KTP Sakti memastikan bantuan yang diberikan pemerintah sampai ke panjenengan semua," kata Ganjar Pranowo.
