Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat capres ketiga pada Minggu (7/1/2024).
Debat ketiga yang hanya diikuti masing-masing calon presiden (capres) itu akan membahas tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Di antara sederet tema tersebut, politik luar negeri menjadi salah satu bahasan penting mengingat peran strategis Indonesia di kancah global.
Tak mengherankan, sejak awal penetapan ketiga pasangan calon (paslon) capres dan calon wakil presiden (cawapres) sudah menyiapkan visi dan misi politik luar negerinya masing-masing.
Visi dan misi politik luar negeri itu pun terungkap lebih jelas dalam sejumlah kesempatan. Pada November 2023, misalnya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo berkesempatan membeberkan ide-denya tentang politik luar negeri kepada publik melalui agenda yang dihelat Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Di hadapan sejumlah audiens, termasuk duta besar negara sahabat yang aktif bertanya, ketiga capres tersebut memaparkan visi politik luar negerinya bila terpilih dalam Pilpres 2024.
Baca Juga
Visi misi terkait politik luar negeri dari ketiga paslon itu akan kembali diuji dalam debat capres ketiga yang akan dihelat di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Apalagi, KPU telah menetapkan 11 orang panelis debat yang akan memberikan pertanyaan kepada para paslon.
Berdasarkan catatan Bisnis, berikut sejumlah pokok pikiran ketiga capres terkait politik luar negeri yang dipaparkan dalam agenda yang dihelat di Gedung Pakarti Centre CSIS, Jakarta Pusat tersebut:
Ganjar Pranowo
Capres nomor urut 3 ini mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya yakni pada Selasa (7/11/2023).
Pada saat itu, Ganjar mengatakan strategi politik luar negerinya disusun dengan berangkat dari lima isu yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Lima isu utama itu adalah intervensi politik pangan; kemandirian energi; kedaulatan maritim; industrialisasi; dan perlindungan warga Negara Indonesia (WNI).
Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menggarisbawahi pentingnya proses dalam dinamika politik luar negeri Indonesia. Kendati setiap negara memiliki kepentingan nasional, permasalahan global seperti kemunduran demokrasi, kemerosotan ekonomi, hingga gesekan politik dalam kawasan juga tetap harus menjadi perhatian Indonesia.
“Proses itu penting, termasuk bagaimana memahami proses dalam polugri [politik luar negeri] kita. Sehingga kita boleh punya kepentingan nasional, tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup menjadi bagian dari dunia,” kata capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini.
Dia menegaskan tidak akan beranjak jauh dari prinsip kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Tetapi, menurutnya, frasa “bebas-aktif” dapat didefinisikan ulang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan internasional.
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, “bebas” dapat dimaknai sebagai bebas membuat kebijakan yang jauh lebih strategis, sementara “aktif” ialah mempunyai inisiatif untuk penyelesaian masalah baik secara bilateral maupun multilateral.
