Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak teledor dalam persiapan hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali itu begitu kompleks sehingga apabila tak dilakukan secara hati-hati atau ada keteledoran teknik, maka bisa berimplikasi politis.
Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan di Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
“Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks, ini pemilu serentak Pilpres, DPR, DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara memerinci bahwa Pemilu 2024 kali ini melibatkan 204,8 juta orang di 38 Provinsi, 514 kab/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.
Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa pesta demokrasi itu juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh sehingga, menurutnya, wajar apabila dalam penyelenggaraannya Pemilu 2024 akan sangat kompleks.
Baca Juga
“Dan semua ini adalah perintah UU harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga kita harus pastikan tata kelola baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistik harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satu pun semua harus baik,” tuturnya.
Jokowi juga kembali mengingatkan kepada aparat negara untuk bersikap netral dalam pemilu, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak.
Namun, Presiden asal Surakarta itu juga mengingatkan bahwa aparat tetap mesti mendukung penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan membantu mendistribusikan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.
"Bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar, yang tidak bisa dilakukan kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," pungkas Jokowi.
