Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi mencurigakan di rekening partai politik (parpol).
Menurutnya, PPATK merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan undang-undang untuk menyelidiki hal-hal serupa guna menjadi salah satu instrumen hukum.
Temuan PPATK lalu digunakan oleh para penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana.
"Itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut," ujar Mahfud saat ditemui di Graha Oikoumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Adapun, surat PPATK mengenai transaksi janggal di rekening parpol tersebut telah diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, KPU sebelumnya menyebut bahwa pihaknya hanya berwenang untuk menangani transaksi yang berada di Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Baca Juga
Oleh sebab itu, Mahfud mendorong agar temuan PPATK itu untuk ditindaklanjuti guna melacak ke sumber dan tujuan aliran dana dimaksud.
"Kalau itu terkait pencucian uang itu bisa menjadi kasus yang serius, jadi biar saja diperiksa, dan PPATK itu kredibel lah," jelasnya.
Sebelumnya, KPU mengungkap bahwa isi surat dari PPATK yang diterima oleh lembaga tersebut mengenai mutasi rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Anggota KPU Idham Holik menyebut surat dari PPATK bertanggal 8 Desember 2023 itu mengungkap dugaan transaksi keuangan di rekening parpol itu guna penggalangan suara di Pemilu 2024.
Namun, Idham menyebut pihaknya tidak menerima data rincian transkasi keuangan apapun selain surat tersebut.
Dia mengatakan Bawaslu nantinya yang akan memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut apabila ditemukan memenuhi unsur pelanggaran aturan Pemilu.
"Bawaslu lah yang otoritatif memproses jika ada dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/12/2023).
Sementara itu, Bawaslu hari ini menyatakan bakal menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan untuk mendalami temuan PPATK mengenai transaksi janggal Pemilu 2024 itu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan pihaknya sudah menerima surat dugaan transaksi gelap tersebut dari PPATK. Oleh sebab itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak berwajib.
"Jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan," ungkap Bagja dalam konferensi pers, seperti yang disiarkan kanal YouTube Bawaslu , Selasa (19/12/2023).
