Bisnis.com, JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, pada Era Reformasi kini, kecurangan pemilu lebih banyak dilakukan oleh para kontestan dibandingkan dengan represi langsung oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan.
Pernyataan itu Mahfud sampaikan dalam Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Serang, Banten pada Rabu (13/12/2023). Saat itu, Mahfud sedang menjelaskan tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
Mahfud tidak menampik jika masih ada kecurangan pemilu pada Era Reformasi. Namun, kecurangan cenderung tidak datang dari pemegang kekuasaan namun dari peserta pemilunya sendiri.
"Sehingga kalau ada kecurangan, lebih banyak dilakukan kontestan. Ya memang masih ada sih orang ndablek [membandel], bukan kontestan, ikut-ikutan merepresi," ujarnya dikutip dari siaran persnya, Rabu (13/12/2023).
Mahfud menambahkan, syarat untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah demokrasi dan hukum yang berjalan baik. Untuk demokrasi, lanjutnya, ditandai dengan pemilu secara periodik.
Kendati demikian, pemilu tersebut juga harus berjalan dengan berazaskan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Mahfud pun menyinggung pemilu pada zaman Orde Baru.
Baca Juga
"Pemilu Orde Baru dulu tidak adil, setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi, direpresi, dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," jelasnya.
Sementara itu, dari aspek hukum, Mahfud menuturkan zaman Orde Baru praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat menjamur. Oleh sebab itu, penghapusan praktik KKN menjadi salah satu agenda utama Reformasi 1998.
"Sehingga setiap ada gejala muncul KKN, itu harus dilawan. Supaya kita tidak kembali lagi ke Orde Baru. Kalau SDA [sumber daya alam] dikelola dengan baik, diberantas korupsinya, Indonesia Emas akan terwujud," jelasnya.
Bahkan, Mahfud meyakini Indonesia bisa bubar apabila hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Oleh sebab itu, dia menekankan supremasi hukum harus dijadikan salah satu agenda utama menuju Indonesia Emas 2045.
"Negara tidak adil itu berarti disorientasi. Kalau dibiarkan muncul distrust atau ketidakpercayaan, lalu muncul disobedience atau pembangkangan, dan selanjutnya bisa disintegrasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
