Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta lebih banyak bantuan kepada Amerika Serikat (AS) untuk perang melawan Rusia dalam pertemuan di Washington pada Selasa (12/12/2023).
Para anggota parlemen berjuang untuk mencapai kesepakatan untuk pendanaan ke Kyiv dengan kontrol imigrasi domestik.
Zelensky telah diundang ke pertemuan di Gedung Putih dan Kongres, saat banyak anggota Partai Republik mempertanyakan kelanjutan bantuan ke Ukraina.
“Izinkan saya berterus terang kepada Anda, teman-teman. Jika ada orang yang terinspirasi oleh masalah yang belum terselesaikan di Capitol Hill, itu hanyalah (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan kelompoknya yang sakit," katanya dalam pidato di Washington.
Putaran bantuan berikutnya ke Ukraina tertahan oleh permintaan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson dan anggota Partai Republik lainnya agar tidak ada lagi dana yang disalurkan, kecuali ada langkah pertama yang diambil untuk memperketat kontrol di perbatasan AS dengan Meksiko.
Pertengkaran di Kongres mengenai bantuan ke Ukraina telah mendorong lebih dari 100 anggota parlemen senior Eropa untuk menulis surat kepada rekan-rekannya di Washington yang mengatakan bahwa bantuan militer AS penting dan mendesak.
Baca Juga
Melansir Reuters, Zelensky kemungkinan besar akan mendengar langsung keberatan dari Partai Republik atas kelanjutan bantuan militer AS ke negaranya.
“Kami tidak memiliki rencana yang tepat dari lembaga eksekutif (mengenai strategi perang Ukraina) sehingga kami dapat mendanai rencana tersebut,” kata Perwakilan Partai Republik Derrick Van Orden.
Ketua DPR AS Johnson bersikeras bahwa bantuan ke Ukraina bergantung pada kesepakatan untuk memperketat perbatasan, serta menginginkan rincian dari pemerintahan Biden tentang digunakannya bantuan militer ke Ukraina itu.
Salah satu sumber yang mengetahui negosiasi keamanan perbatasan bipartisan yang sedang berlangsung di Senat dan Gedung Putih mengatakan diskusi produktif berlanjut pada Senin (11/12/2023).
Namun dua anggota parlemen terkemuka dari Partai Demokrat pada saat itu mengeluarkan peringatan mengenai arah negosiasi.
Senator Alex Padilla, yang memimpin panel imigrasi, dan Ketua Kongres Kaukus Hispanik Nanette Barragan mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka menganggap tidak masuk akal bahwa presiden akan mempertimbangkan untuk menarik kembali kata-katanya untuk memberlakukan larangan.
Komentar tersebut muncul setelah sumber yang mengetahui perundingan bipartisan Senat sebelumnya mengatakan Gedung Putih terbuka untuk mempersulit perolehan suaka AS sebagai cara untuk mengurangi jumlah migran yang mencoba melintasi perbatasan AS-Meksiko.
Dia mengatakan bahwa memperluas percepatan pemindahan migran, sama dengan meneror komunitas di seluruh AS.
Biden Desak Kongres
Presiden Joe Biden telah mendesak Kongres untuk bertindak pada akhir tahun ini dan Partai Demokrat di Kongres sedang berusaha untuk mendapatkan persetujuan sekitar US$50 miliar atau Rp781 triliun bantuan keamanan baru untuk Ukraina.
Itu juga termasuk dalam tindakan Senat Demokrat untuk bantuan kemanusiaan dan ekonomi ke pemerintah di Kyiv, serta US$14 miliar atau Rp218 triliun untuk Israel saat negara itu melancarkan perang melawan Hamas di Gaza.
Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer telah mendorong ketentuan-ketentuan yang pro-imigran, seperti percepatan izin kerja bagi para migran atau akses yang lebih baik terhadap perwakilan hukum.
Kongres telah diperingatkan bahwa kegagalan memberikan bantuan militer AS kepada Ukraina dapat menguntungkan Rusia dan menciptakan ancaman keamanan nasional bagi negara-negara Barat.
Direktur anggaran AS Shalanda Young mengatakan bahwa dana yang sebelumnya diberikan oleh Kongres kepada Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri yang diperuntukkan bagi Ukraina, berjumlah US$67 miliar atau Rp1.047 triliun telah hampir habis.
Senator Partai Demokrat Chris Murphy mengatakan dalam acara "Meet the Press" NBC bahwa usulan terbaru dari Senator Partai Republik James Lankford tidak masuk akal, pada Minggu (10/12/2023).
Dia juga mengatakan Gedung Putih sedang mengintensifkan upayanya dengan Kongres untuk mencapai kesepakatan. Lankford belum mempublikasikan rincian upaya terbarunya.
Sementara itu, Senator Partai Republik Lindsey Graham mengatakan kepada peserta konferensi tahunan Forum Doha bahwa kesepakatan bipartisan mengenai keamanan perbatasan masih jauh, pada Minggu (12/12/2023).
Dia menambahkan bahwa harapannya undang-undang tersebut dapat disahkan pada awal tahun depan.
Bahkan jika kesepakatan bipartisan tercapai, beberapa anggota Partai Demokrat khawatir bahwa mantan Presiden Donald Trump, kandidat utama nominasi presiden Partai Republik tahun 2024, akan mencoba menghalanginya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
