.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Catatan kemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air masih belum keluar dari banyak persoalan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rentang 1 sampai dengan 7, indeks kemajuan HAM masih bercokol pada peringkat 3.
Masa depan kemajuan HAM akan mendapatkan tempat dalam debat calon presiden dan wakil presiden yang akan diadakan pada Selasa (12/12/2023) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tema yang diangkat pada debat pertama ini yaitu adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Banyak catatan HAM yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi para paslon capres dan cawapres.
Melansir penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute tentang indeks kinerja HAM 2022, indeks skor rata-rata untuk seluruh variabel pada indeks kinerja HAM 2022 adalah 3,3.
Catatan itu meningkat tipis 0,3 poin dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya pada skor 3.
Baca Juga
Kendati secara kuantitatif torehan indeks kinerja HAM tahun lalu terdapat perbaikan, tetapi masih terdapat beberapa catatan yang masih menyisakan persoalan.
Peningkatan skor pada indeks kinerja HAM 2022 ini dikontribusi oleh indikator-indikator pada variabel Hak ekonomi sosial dan budaya, terutama hak atas pendidikan sebagai penyumbang skor terbesar pada variabel tersebut.
Kendati angka 4,4 pada indikator hak atas pendidikan ini sebetulnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan skor pada Indeks Kinerja HAM 2020 yaitu pada angka 4,6.
Hal ini merefleksikan bahwa tingginya skor bahkan di atas moderat pun ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan situasi kondisi yang sesungguhnya terjadi pada tahun existing.
Secara rinci, hak sipil dan politik mencapai skor 3,1. Dalam aspek ini, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mencapai skor tertinggi 3,7, sedangkan hak hidup dan hak aman mencapai skor paling rendah 3,1.
Dalam catatan Setara Institute, isu HAM khusus mendapatkan skor paling rendah dibandingkan dengan aspek-aspek HAM lainnya. Pada tahun lalu, indeks ini tercatat hanya mendapatkan skor 2,5.
Rendahnya komitmen negara dalam upaya pemajuan HAM untuk isu Papua dan isu minoritas ini tervalidasi dari rata-rata skor tiap indikator yang kesemuanya selalu lebih rendah dari rata-rata skor nasional pada indikator yang sama.
Untuk itu, sorotan khusus ini diberikan guna mendorong akselerasi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang lebih baik dalam isu HAM Papua dan kelompok minoritas.
Dalam penelitan itu, Presiden Jokowi direkomendasikan untuk meneguhkan janji politiknya dalam kemajuan HAM dengan memperkuat politik pemajuan HAM melalui pengarusutamaan program-program yang terukur dan kebijakan-kebijakan berbasis HAM.
Pemerintah perlu mengakselerasi upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM bagi masyarakat Papua, kelompok minoritas sebagai bagian dari affirmative policy yang ditujukan pada kelompok khusus yang menjadi korban pelanggaran HAM.
