Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI membuka peluang memanggil mantan Ketua KPK Agus Rahardjo usai nyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah ketika KPK menyidik kasus korupsi e-TP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, pihaknya menjunjung supremasi hukum. Dia pun mempersilakan Komisi III DPR untuk memanggil Agus Rahardjo apabila dirasa perlu untuk menegakkan supremasi hukum.
"Bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu [memanggil Agus Rahardjo untuk diminta keterangan lebih lanjut], itu merupakan hak anggota. Kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Senada, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga membuka peluang pihaknya memanggil Agus Rahardjo. Menurutnya, Agus Rahardjo memang perlu dimintai keterangan lebih lanjut.
"Kalau mau itu diperjelas ya boleh-boleh saja," ujar Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Meski demikian, dia menganggap kesaksian Agus sudah tidak relevan lagi. Kasus korupsi e-KTP sudah tuntas beberapa tahun lalu.
Baca Juga
"Ini omongan orang kadaluwarso, mustinya dulu ketika dia menjadi ketua KPK ngomong kan, begitu," ujarnya.
Oleh sebab itu, Pacul merasa ada ketidakjelasan dari motif Agus mengungkit permasalahan itu pada saat ini.
"Kalo bicara motif, ngomong apa motifnya Pak Agus? Kita juga belum tahu ini motifnya," katanya.
Cerita Agus
Sebelumnya, Agus Rahardjo melempar bola liar korupsi e-KTP ke Jokowi. Dia mengatakan bahwa Jokowi telah mencoba mengintervensi kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.
Agus menceritakan bahwa pernah dipanggil sendiri ke Istana untuk menghadap Presiden Jokowi. Dia mengaku heran karena biasanya Kepala Negara memanggil lima orang pimpinan apabila dibutuhkan untuk menghadap. Pada saat itu, cerita Agus, Jokowi ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
"Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Beliau sudah berteriak, 'Hentikan!' Saya heran yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang disuruh dihentikan itu kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu, kasus e-KTP. Supaya tidak diteruskan," tuturnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12/2023).
Mantan pejabat LKPP itu lalu mengatakan bahwa sprindik kasus Setnov sudah dikeluarkan. Dia pun menyampaikan kepada Presiden bahwa tidak ada mekanisme penghentian penyidikan di lembaga antirasuah.
Untuk diketahui, KPK saat itu belum memiliki mekanisme surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, atau sebelum revisi UU KPK pada 2019. Oleh karena itu, Agus menyatakan tetap melanjutkan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setnov.
