Bisnis.com, JAKARTA- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajak relawan maupun simpatisan bersama koalisi masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk berpartipasi menjadi pemantau pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan posisi relawan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memiliki peran yang sangat vital. Menurut dia, relawan maupun simpatisan akan menjadi pemantau pelaksanaan Pemilu 2024.
"Semua relawan adalah pemantau pemilu. Nasib Pemilu dan Pilpres kita ada pada Anda (relawan) semua," ujar Todung dikutip pada Rabu (29/11/2023).
Todung meminta seluruh relawan Ganjar-Mahfud intens melakukan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi yang berlangsung sekali dalam lima tahun tersebut. Pengacara senior itu mengatakan, relawan tidak boleh segan-segan melaporkan bila melihat ada potensi kecurangan yang terjadi.
"Relawan harus solid untuk memenangkan Ganjar-Mahfur di Pilpres 2024," ujar tokoh gerakan HAM tersebut.
Rakornas Relawan se-Pulau Jawa dipadati massa yang berasal dari berbagai organ relawan Ganjar-Mahfud. Mereka mulai berdatangan ke arena rapat sejak pagi. Dengan mengenakan pakaian bergambar Ganjar-Mahfud, berbagai organ relawan ini kerap menyanyikan yel-yel sebagai dukungan kepada pasangannomor urut tiga tersebut.
Baca Juga
Acara dimulai dengan diskusi bertema 'Memastikan Tahapan Penyelenggara Pemilu yang Jurdil dan Luber'. Todung Mulya Lubis didaulat sebagai moderator. Adapun, narasumber diskusi adalah Komisioner Bawaslu RI, Totok Haryono, Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono U. Tanthowi dan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong.
Dalam kesempatan tersebut, Totok Haryono memaparkan tugas dan kewenangan Bawaslu RI dalam pemilu. Selain itu, Totok juga menyampaikan saluran pengaduan dugaan pelanggaran pemilu.
Menurut Totok, Bawaslu telah menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi persiapan seluruh penyelenggaraan Pemilu,
"Bawaslu berupaya mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara,TNI-Polri,"ujar Totok.
Menurut dia, Bawaslu RI menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Selanjutnya, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan dugaan politik uang.
"Bawaslu akan bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk menjaga Pemilu berlangsung aman, damai, dan bermartabat," imbuh Totok.
Adapun Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono U. Tanthowi, menjelaskan hal-hal yang meliputi HAM dalam Pemilu. Dia merinci beberapa di antaranya yakni hak memilih dan dipilih, hak atas informasi, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas jaminan rasa aman dan hak memperoleh keadilan. “Upayakan jangan melakukan pelanggaran dan silakan menang dengan cara-cara terhormat," ujar Pramono U. Tanthowi.
Diskusi tersebut ditutup dengan pemaparan dari Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong terkait netralitas pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
