Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan menanggapi secara santai terkait dengan kritik pedas dari calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan terkait dengan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara .
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pun menanggapi kritik capres yang akan berlaga di pemilihan presiden (pilpres) 2024 itu sebagai hal wajar terjadi, khususnya memasuki masa kampanye.
"Ini adalah negara demokrasi dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu," katanya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Selasa (28/11/2023).
Meski begitu, Ari melanjutkan bahwa pembangunan IKN di Penajam Paser Utara itu telah menjadi kesepakatan politik dan diatur dalam undang-undang.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa UU IKN sudah sah dan harus menjadi pegangan yang diperhatikan oleh pemimpin Negara selanjutnya.
"Namun yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang," pungkas Ari.
Baca Juga
Sebelumnya, Anies Baswedan dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai blak-blakan menyerang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023) misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Dia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Dia berpendapat, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," tambah Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru yakni ketimpangan. Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi.
Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu lebih blak-blakan dari Anies. Syaikhu menyatakan PKS ingin Jakarta tetap jadi Ibu Kota Negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya.
"DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu dalam acara Kick off Kampanye Nasional PKS, Depok, Minggu (26/11/2023).
Kedua, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil.
"Berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan. PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
