Bisnis.com, JAKARTA -- Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo hanya memberi nilai 5 untuk kualitas hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah terus menghormati dan mendukung setiap proses hukum yang berjalan sesuai koridor dari setiap lembaga.
“Ya kita negara hukum, sudah jelas dalam konstitusi kita semua warga Negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan tidak pandang bulu, siapapun sama kedudukan dalam hukum dan pemeritnahan dan proses hukum berjalan, seperti sering ditegaskan Bapak Presiden,” ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (24/11/2023).
Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar pada Sabtu (18/11/2023), Ganjar menyatakan penilaian ke penegakan hukum di Indonesia turun. Kini dia memberi nilai 5 dari 10.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu merasa belakangan kasus belakangan banyak kasus yang menjadi sorotan publik karena penuh dengan polemik. Alasannya, dirasa banyak intervensi hingga rekayasa hukum.
Sebagainya informasi, salah satu kasus yang belakangan menjadi sorotan publik dan disinggung oleh kubu pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yaitu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.
Baca Juga
Putusan nomor 90 itu sendiri memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, untuk maju menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam ajang Pilpres 2024.
Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menganggap penilaian yang rendah untuk penegakan hukum merupakan kritik yang membangun.
Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan untuk mengajak ketua dan perwakilan parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dalam rangkaian MIKTA Speakers Consultation ke-9, Senin (20/11/2023).
Putri dari Presiden Indonesia ke-5 Megawati Sukarnoputri itu pun meyakini bahwa capres yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut juga berlandaskan data.
“Pak Ganjar tentu menyampaikan hal itu pasti mempunyai data. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian tebang pilih,” ucapnya kepada wartawan.
Oleh sebab itu, cucu Presiden Indonesia pertama Sukarno itu melanjutkan agar ke depan diberharap bahwa siapapun pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan yang ditinggalkan Jokowi dapat menjaga hukum di Tanah Air berjalan dengan semestinya.
“Siapa pun yang menjadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih,” pungkas Puan.
