Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji membentuk badan monitoring untuk menghadapi krisis iklim jika terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, penanganan krisis iklim ini tidak bisa dilakukan hanya dalam lingkup sektoral, sehingga dirinya berkeinginan membuat sebuah badan monitoring di bawah kantor kepresidenan.
"Jadi bukan badan yang melakukan eksekusi. Karena yang melakukan eksekusi itu ada kementerian, ada dinas lingkungan, ada provinsi, ada kabupaten. Sudah ada bagian eksekusi. Kenapa diperlukan? Karena Indonesia memiliki komitmen tingkat global," katanya di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat pada Kamis (23/11/2023).
Dia menyebut dalam komitmen tingkat nasional, lembaga-lembaga yang ada telah menjalankan perannya masing-masing.
"Tetapi yang melakukan monitoring, yang menjadi tempat rujukan bila ditemukan masalah, itu yang belum ada," lanjutnya.
Dengan begitu, dia berpendapat bahwa kepala pemerintahan bisa memastikan solusi-solusi lingkungan hidup hingga solusi energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan dengan optimal.
Baca Juga
"Karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan, yang melakukan pendampingan untuk memastikan itu terlaksana di lapangan, dengan begitu tidak ada tumpah tindih," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa gagasan ini bukanlah hal baru, karena contohnya dapat dilihat dari berbagai negara.
"Apa ini baru? Tidak. Di berbagai negara [telah] melakukan hal yang sama, supaya tidak merusak apa yang sudah dikerjakan masing-masing K/L dan Pemda," pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
