Bisnis.com, JAKARTA - Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 antara Indonesia dan Belanda di Istana Rijswijk (sekarang Istana Merdeka) di Jakarta.
Perjanjian ini merupakan salah satu usaha dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia yang baru merdeka dengan Belanda yang menginginkan kembali menguasai wilayah Indonesia sebagai jajahan kolonial.
Latar Belakang Perjanjian Linggarjati
Setelah konflik yang panjang antara Indonesia dan Belanda, perundingan diadakan di Linggarjati, Cirebon pada 10 November 1946. Hal ini terjadi setelah gagalnya perundingan sebelumnya, Perundingan Hooge Veluwe.
Perjanjian Linggarjati menjadi relevan karena Inggris bertindak sebagai mediator dan perwakilan Indonesia diantaranya Sutan Syahrir, Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H., dan Dr. A.K. Gani. Di sisi Belanda, terdapat Prof. Schermerhorn, De Boer, dan Van Pool.
Isi Perjanjian Linggarjati
Isi perjanjian linggarjati ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengakuan Belanda atas wilayah yang dikuasai oleh Republik Indonesia Serikat (RIS) secara de facto, dengan wilayah yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura.
Selain itu, perjanjian ini juga menyatakan pembentukan sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat (NIS) sebagai bagian dari kerajaan Belanda, yang dipimpin oleh ratu Belanda sebagai kepala negara.
Baca Juga
Hasil dari perundingan ini kemudian diumumkan pada 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati terdiri dari 17 pasal, beberapa diantaranya adalah:
- Belanda mengakui de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan di Sumatra, Jawa, dan Madura.
- Belanda diharuskan meninggalkan wilayah de facto paling lambat pada 1 Januari 1949.
- Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda akan mendirikan negara berdasarkan federasi yang disebut Negara Indonesia Serikat.
Tokoh yang Terlibat dalam Perjanjian Linggarjati
Perwakilan Pemerintah Indonesia:
- Sutan Syahrir (presiden)
- AK Gani
- Susanto Tirtoprojo
- Mohammad Roem
Perwakilan Pemerintah Belanda:
- Wim Schermerhorn (ketua)
- H. J. van Mook
- Max van Pool
- F. de Boer
Dampak Perjanjian Lingarjati
Pada 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangani di Istana Riswijk (kini Istana Merdeka, Jakarta) setelah melalui perdebatan dan evaluasi di KNIP. Namun, meskipun ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda masih tegang karena penafsiran yang berbeda mengenai isi perjanjian.
Partai politik di Indonesia memberikan respons yang beragam terhadap Perjanjian Linggarjati. Beberapa mendukung seperti PKI, Pesindo, BTI, dan sebagainya, sementara yang lain, seperti PNI, Partai Wanita, dan Laskar Rakyat Jawa Barat menentangnya.
Hal ini menjadi alasan bagi Belanda untuk melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947, menembus garis pertahanan Republik Indonesia.
Perjanjian Linggarjati, meski menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia, tidak sepenuhnya mencegah konflik yang terus berlanjut antara Indonesia dan Belanda.
Perjanjian ini menunjukkan dinamika kompleks dalam diplomasi pada masa kemerdekaan Indonesia. Meskipun menjadi pijakan penting, penafsiran yang berbeda dan ketegangan politik mendasar antara kedua pihak menjadi penyebab konflik berkelanjutan setelahnya.
Dengan ketidaksepakatan yang terus berlanjut atas penafsiran Perjanjian Linggarjati, konflik antara Indonesia dan Belanda tidak kunjung mereda. Belanda melakukan tindakan agresi militer yang kemudian memicu pertempuran sengit dan melibatkan pertahanan Republik Indonesia.
Meskipun menjadi titik awal yang penting dalam diplomasi Indonesia, ketidakjelasan dan ketegangan dalam penafsiran isi perjanjian ini akhirnya menjadi salah satu alasan mendasar bagi Belanda untuk melakukan tindakan militer, menunjukkan bahwa Perjanjian Linggarjati tidak sepenuhnya mampu menghentikan konflik yang terjadi.
