Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) untuk pemilihan umum (pemilu) 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo beda haluan dalam kebijakan luar negerinya soal kerja sama investasi dengan China.
Anies saat berbincang di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dia mengungkapkan akan lebih condong untuk mendorong peningkatan intensitas kerja sama dengan negara-negara di Uni Eropa maupun Asia Timur, daripada kerja sama dengan China.
Sementara, untuk Ganjar yang memberi keterangannya di CSIS mengatakan bahwa dia ingin meneruskan proyek-proyek dari pemerintahan Presiden Joko Widodov(Jokowi) salah satunya adalah kerja sama investasi dengan China.
Pengamat, sekaligus Dosen di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Hestutomo Restu Kuncoro mengungkap perbedaan haluan yang terjadi antara Anies dan Ganjar tersebut.
“Ini terlihat dari kebijakan yang dibuat oleh Anies dan Ganjar yang pada intinya adalah, kontra Jokowi untuk Anies, dan melanjutkan Jokowi untuk Ganjar,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (22/11/2023).
Dia menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Anies yang bertentangan dengan konsep pemerintahan yang diterapkan Presiden Jokowi, selama ini sebenarnya sudah dibangun oleh kelompok oposisi Jokowi.
Baca Juga
“Terlihat dari kebijakan luar negeri Anies yang ingin mengurangi intensitas kerja sama dengan China. Ini kan narasi yang selama ini sudah dibangun oleh kelompok oposisi Jokowi: kurangi kerja sama dengan China, kurangi bisnis dengan China, kurangi tenaga kerja yang datang dari China. Pun sama sebaliknya Ganjar ingin meneruskan apa yang selama ini menjadi prestasi dari pemerintahan Jokowi, yaitu hilirisasi, dan kerjasama investasi dengan China,” ujarnya.
Sementara itu, dia menjelaskan untuk capres Prabowo Subianto, dia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Prabowo masih sangat normatif, yakni melaksanakan politik tetangga baik atau good neighbor policy di lingkup kawasan dan global.
“Untuk Prabowo sendiri, pada titik ini masih sangat normatif. Ke depannya Prabowo-Gibran perlu menjelaskan secara lebih detail, langkah atau kebijakan yang lebih konkret terkait hal itu,” tambahnya.
Hestutomo menjelaskan dampak negatif kebijakan luar negeri masing-masing capres, salah satu yang dikhawatirkan adalah kebijakan yang dirumuskan tidak berdasarkan data dan kebutuhan dalam negeri, hanya sebatas untuk kampanye.
“Di satu sisi, negatifnya adalah ada kemungkinan bahwa kebijakan luar negeri yang dirumuskan tidak sepenuhnya berdasarkan data, kebutuhan, dan visi tertentu, namun lebih merupakan salah satu metode kampanye untuk memenangkan pemilu,” ucapnya.
Meski begitu, dia menjelaskan salah satu hal positifnya adalah dengan perbedaan haluan kebijakan luar negeri antar capres, maka masyarakat memiliki pilihan, dan bisa menilai dengan persepsi masing-masing.
“Tapi positifnya adalah, masyarakat punya pilihan. Salah satu kritik yang sering diberikan oleh akademisi pada proses pemilu di Indonesia adalah terlalu sama-nya program, agenda, dan ideologi yang dimiliki peserta pemilu. Dengan adanya pandangan yang sangat berbeda dalam konteks politik luar negeri, masyarakat menjadi punya pilihan yang memang berbeda,” lanjutnya.
Seperti diketahui, masing-masing capres yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebelumnya mengutarakan kebijakan luar negerinya di CSIS, jika nantinya terpilih dan menang menjadi Presiden RI dalam pemilu 2024.
