Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) sekaligus mantan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Muhammad Yusrizki, didakwa ikut serta menyebabkan kerugian keuangan negara Rp8 triliun pada proyek menara pemancar atau BTS 4G.
Yusrizki sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) hari ini mendakwa Yusrizki memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga ikut merugikan keuangan negara sebesar Rp8 triliun pada proyek BTS 4G.
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8 triliun," terang JPU pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).
Adapun aliran dana yang diterima oleh Yusrizki terkait dengan kasus korupsi tersebut yakni US$2,5 juta (setara dengan Rp38,7 miliar sesuai dengan kurs 15 November) dan Rp84 miliar. Dengan demikian, aliran yang diterima oleh Yusrizki sekitar Rp122,9 miliar.
Dalam surat dakwaan yang sama, beberapa pihak lain juga disebut menerima aliran dana kasus korupsi tersebut seperti mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebesar Rp17,8 miliar dan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif Rp5 miliar.
Baca Juga
Kemudian, Tenaga Hudev Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto Rp453 juta, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan Rp243 miliar, serta Windy Purnama Rp750 juta.
Kemudian, alirana dana kasua korupsi itu juga disebut mengalir ke tiga konsorsium korporasi yang menggarap paket proyek 1-5 BTS 4G.
Misalnya, Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) mendapatkan Rp2,9 triliun untuk pekerjaan paket 1 dan 2; Konsorsium Lintas Arta Huawei SEI sebesar Rp1,5 triliun untuk paket 3; serta Konsorsium IBS dan ZTE untuk paket 4 dan 5 sebesar Rp3,5 triliun.
Adapun JPU menyebut Yusrizki sebelumnya menemui Anang Achmad Latif atas perintah Johnny Plate, agar salah satu pekerjaan utama yakni power system BTS 4G bisa digarap olehnya.
Padahal, JPU menyebut Dirut PT BUP itu tidak terikat kontrak secara langsung dengan Bakti Kominfo dalam pengerjaan proyek BTS 4G pada paket 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kemudian, Yusrizki juga disebut bertemu dengan seluruh konsorsium pemenang pekerjaan proyek BTS 4G supaya pengerjaan power system pada paket 1-5 BTS 4G Bakti dilaksanakan olehnya, maupun beberapa perusahaan rekomendasinya.
Dia juga disebut bersama-sama dengan Anang Ahmad Latif, Dirut PT Moratel Indonesia Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan telah bertemu dengan calon kontraktor maupun subkontraktor guna menentukan pelaksanaan pekerjaan proyek BTS 4G.
Perbuatan Yusrizki terancam pidana pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
