Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla meminta untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024.
Dia menjabarkan antisipasi yang dimaksud mulai dari menginventarisasi potensi kecurangan yang mungkin terjadi agar pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), persidangan dan tim gugus tugas dapat dengan mudah mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi, dan memutuskan dengan tepat.
Terlebih, dengan banyaknya tahapan pemilu, kata JK, dapat menjadi titik rawan terjadinya kecurangan. Dalam sistem pemilu Indonesia, terdapat proses panjang, seperti perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hingga penetapan peserta pemilu.
“Kecurangan bisa terjadi lewat tahapan, tetapi pemilu kami tahapannya panjang dari TPS ke kecamtan dari kecamatan ke daerah kabupaten provinsi ke nasional berapa tahap itu, setiap tahap bisa terjadi penyelewangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Untuk itu, dia menyampaikan lantaran terdapat berbagai pengalaman adanya pelanggaran maka diharapkannya agar tahap demi tahap dapat dijaga oleh setiap pihak secara bersama-sama.
Bahkan, dia menilai bahwa pemimpin Negara memiliki andil untuk menjaga iklim dan suhu politik agar pemilu berjalan dengan netral dan menganut prinsip jujur, bersih, dan adil.
Baca Juga
“Pemimpin harus menjaga betul keterwakilan masyarakat, sehingga kemudian bagaiman pemilu bebas rahasia, itu baru kembali kepada demokasi itu sambil pemerintah jaga kemampuan masyarakat ekonomi baik,” pungkas JK.
