Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Megawati: Rekayasa Hukum Tidak Boleh Terjadi Lagi!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi yang telah mencoreng demokrasi.
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) ke-IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (29/9/2023). Dok PDI Perjuangan
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam forum rapat kerja nasional (rakernas) ke-IV PDIP di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (29/9/2023). Dok PDI Perjuangan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menekankan agar praktik manipulasi hukum tidak boleh terjadi lagi di Indonesia.

Dalam pidato politiknya pada Minggu (12/11/2023), Megawati mengatakan fenomena hukum yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini sebagai sebuah manipulasi hukum.

Praktik keuasaan yang mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani disebut sebagai penyebab terjadi manipulasi hukum tersebut.

"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadalin, hukum harus menjadi alat yang mengayomi seluruh bangsa dan negara," ujarnya.

Megawati menambahkan, lahirnya demokrasi di Tanah Air tidak melewati jalan yang mudah, melainkan penuh dengan pengorbanan jiwa dan raga.

Dia mengatakan, masyarakat masih belum lupa dari ingatan sedih terkait dengan perisitwa-peristiwa untuk melahirkan demokrasi dari zaman pemerintahan yang otoriter seperti Peristiwa Trisakti dan Perisitiwa Semanggi.

Menurutnya, demokrasi menjadi sebuah kehendak dari rakyat atas reformasi yang dilakukan dalam melawan pemerintahan otoriter kala itu.

apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang waktu itu sangat otoriter.

"Praktik kekuasaan otoriter itu yang telah kita koreksi, melalui reformasi janganlah lupa dmeokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden secara langsung dan terbatas dan uu pemerintah yang bebas dari KKN," ungkapnya.


Lebih lanjut, dia menyerukan untuk terus kawal demokrasi agar tidak kembali terjadi kesewenang-wenangan. 

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi, itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi," ucapnya. 

Kemudian, dia mengatakan perlu menjadikan pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik. 

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat unggul dan berdiri diatas kaki sendiri," tambahnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper