Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Sayangkan Miskomunikasi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali

Jokowi angkat bicara mengenai aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali yang mendadak mencopot baliho Ganjar-Mahfud
Jokowi Sayangkan Miskomunikasi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta - Humas Setkab/Oji.
Jokowi Sayangkan Miskomunikasi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/10/2023), di Jakarta - Humas Setkab/Oji.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai aksi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali yang mendadak mencabut baliho milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku memperoleh informasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya mengenai penurunan atribut seperti bendera dan baliho PDIP dan pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (31/10/2023) kemarin. 

Dia menilai bahwa aksi pemindahan atribut-atribut partai sebaiknya juga dikomunikasikan kepada pengurus partai yang bersangkutan di lokasi setempat sehingga dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi.

“Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah Kabupaten/Kota serta Provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampe nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” tuturnya usai melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Bandar Udara Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Rabu (1/11/2023).

Meski begitu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun melanjutkan bahwa akan mengembalikan keputusan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan aksi penurunan atribut apabila terdapat pihak yang melanggar tata kota atau melanggar aturan demi menghindari adanya bentuk tidak netral di tengah tahun politik.

Tidak hanya itu, dia kembali menegaskan agar seluruh bagian pemerintahan agar tetap menjunjung tinggi netralitas pada tahun politik menjelang kontestasi demokrasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

“Jadi, Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” ucapnya.

Untuk diketahui, tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Menurut catatan Bisnis, Kasatpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi, pencabutan baliho di tempat kunjungan kerja Jokowi bukan hanya untuk pasangan Ganjar-Mahfud saja, melainkan baliho capres-cawarpres mapun partai politik lain.

Lebih lanjut Dharmadi mengatakan jika pencopotan baliho di pinggir jalan tersebut sesuai dengan intruksi Pj Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur," katanya saat dikonfirmasi wartawan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper