Bisnis.com, JAKARTA – Solusi politik dinilai menjadi kunci untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Solusi tersebut dinilai perlu khususnya terkait dengan eskalasi yang terjadi sejak serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023.
Pendiri Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan bahwa solusi politik itu dapat membawa perdamaian yang permanen antara kedua belah pihak. Dia menilai militer tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Namun, solusi politik tersebut harus dipastikan berasal dari kompromi antara Israel dan Palestina.
"Yang jelas solusi politiknya harus merupakan hasil kompromi, harus dirundingkan dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertengkar dan tidak boleh dipaksakan. Harus dilaksanakan di lapangan, dan harus menjawab masalah-masalah yang selama ini menjadi bibit konflik antara Israel dan Palestina," katanya melalui akun Instagram FPCI, dikutip Senin (30/10/2023).
Dino menegaskan bahwa serangan militer Israel sedahsyat apapun tidak akan mungkin membungkam semangat rakyat Palestina untuk merdeka. Di sisi lain, rudal dan bom dari Hamas ke Israel secara realistis juga dinilai tidak akan mengakhiri kontrol Israel terhadap Gaza dan Tepi Barat (West Bank).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu lalu menyampaikan bahwa selain solusi militer, status quo yang saat ini dinilai diterapkan oleh Isreal juga bukan merupakan kunci untuk mewujudkan perdamaian, yakni sistem apartheid.
Guna mencapai perdamaian tersebut, lanjut Dino, beberapa hal harus terwujud melalui kompromi kedua negara. Misalnya, status Yerusalem, status jutaan pengungsi Palestina di luar negeri, batas wilayah negara Palestina yang perlu dikembalikan seperti sebelum 1967, status Masjid Al-Aqsa, dan pengatudan bersama yang bisa menjamin keamanan masing-masing pihak.
Baca Juga
Adapun solusi politik yang dimaksud Dino yakni solusi dua negara atau two state solutions. Solusi tersebut merujuk pada komitmen di mana Israel dan Palestina masing-masing merdeka hidup berdampingan secara damai, serta sama-sama mengakui dan menghormati keberadaan maupun kemerdekaan masing-masing.
Solusi tersebut, paparnya, secara prinsip sudah diterima oleh Israel, Palestina termasuk Hamas pada 2017, dan masyarakat internasional. Hal tersebut juga nyaris terwujud pada 2000 saat pemimpin Israel dan Palestina berunding dan diperantarai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton.
Akan tetapi, Solusi Dua Negara itu tidak terwujud hingga saat ini lantaran ditentang oleh masing-masing kelompok garis keras Israel maupun Palestina. Akhirnya, solusi perdamaian kedua negara semakin menemui berbagai tantangan.
Pertama, Israel dan Palestina sudah tidak pernah lagi melakukan perundingan selama lebih dari 10 tahun terakhir belakangan.
Kedua, Solusi Dua Negara semakin tidak dilirik oleh pemerintah koalisi Israel yamg didominasi oleh partai sayap kanan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Pada saat yang bersamaan, muncuk kelompok-kelompok di Palestina yang lebih berniat untuk menghancurkan Israel. Dengan demikian, solusi politik menuju perdamaian kedua negara semakin terhambat.
Ketiga, dua kelompok otoritas di Palestina yakni Fatah dan Hamas juga tidak pernah kompak sejak Pemilu 2006. Keduanya bergerak dalam cara yang berbeda dan di wilayah masing-masing yakni Tepi Barat dan Gaza.
Peran Indonesia
Adapun Dino menilai Indonesia dapat secata aktif mendorong solusi perdamaian tersebut, kendati adanya kejenuhan yang dinilai terasa pada masyarakat internasional maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Belum lagi, sejumlah negara Arab juga belakangan ini mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Beberapa hal yang bisa dilakukan RI meliputi bantuan kemanusiaan, capacity building dengan otoritas Palestina, serta seruan diplomatik. Ketiga hal tersebut sudah dilakukan.
Namun, Dino menyebut Palestina hanya akan bisa merasakan dampak besar dari diplomasi Indonesia dengan cara melancarkan dorongan diplomatik dan politik menuju proses perundingan ke arah Solusi Dua Negara.
Dorongan itu dapat diartikan dengan ikut memberikan tekanan internasional serta dorongan politik maupun diplomatik ke Palestina dan Israel guna mulai kembali berunding kembali untuk mewujudkan Solusi Dua Negara.
"Yang paling penting, hal ini dilakukan benar-benar untuk Palestina, dengan cara diplomasi belakang layar atau quiet diplomacy dan bukan untuk konsumsi politik dalam negeri," kata mantan Juru Bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Sementara itu, perang antara Israel dan Hamas Palestina terus memakan korban jiwa, termasuk anak-anak. Hingga hari ini, Senin (30/10/2023), 3.195 anak tewas dalam serangan Israel di Gaza dan 1.000 orang terkubur di bawah reruntuhan.
Dilansir dari Al-Jazeera, serangan Israel terhadap Gaza telah menimbulkan korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya pada anak-anak.
