Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong proses penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 harus independen dan imparsial.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menilai bahwa hal ini merupakan hal penting dan berbeda dibanding pemeriksaan biasa, mulai dari proses hingga pengumuman hasilnya.
“Setelah reformasi, PB IDI selalu terlibat pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres,” ujar Adib dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/10/2023).
Dia mengungkap bahwa sebagai satu-satunya organisasi profesi kesehatan dokter, PB IDI selalu menjadi mitra strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan pasangan calon dalam pilpres.
Bahkan, PB IDI telah mempunyai buku panduan pemeriksaan tersebut, yang telah didaftarkan hak ciptanya kepada Direktorat Jenderal HAKI dan terus disempurnakan.
Kendati demikian, Adib mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan undangan dari KPU untuk ikut terlibat dalam Pilpres 2024 ini.
Baca Juga
Dirinya tak memungkiri bahwa hal tersebut mungkin merupakan dampak terbitnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang salah satu klausulnya menyebutkan bahwa PB IDI bukan lagi satu-satunya organisasi profesi kesehatan dokter, meskipun belum ada organisasi profesi dokter lain yang diakui secara nasional maupun internasional.
Sementara itu, di tengah tingginya isu ketidakpercayaan publik kepada pemerintah termasuk KPU, pakar komunikasi pemilu Heri Rakhmadi menyarankan agar pemeriksaan paslon capres dan cawapres diserahkan kepada lembaga independen.
“Kalau KPU menyerahkan kepada rumah sakit pemerintah, akan memunculkan narasi terkait independensi dan imparsialitas. Akan muncul juga isu intervensi terhadap calon tertentu,” katanya.
Senada, Zaenal Abidin selaku Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) mengatakan aspek independensi dan imparsialitas harus menjadi perhatian KPU, ditengah isu ketidaknetralan pemerintah.
Menurutnya, dengan menggandeng organisasi profesi kesehatan dalam pemeriksaan itu, paling tidak KPU bisa menetralisir isu ketidaknetralan tersebut.
“Dengan menggandeng organisasi profesi seperti PB IDI, organisasi profesi inilah yang nanti akan memilih para tenaga/profesi kesehatan seperti dokter, psikolog maupun perawat yang akan menjadi tim pemeriksaan kesehatan paslon capres dan cawapres Pemilu 2024,” ungkapnya.
Sebagai informasi, KPU telah menunjuk RSPAD Gatot Subroto untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan capres-cawapres di Pilpres 2024.
“KPU akan bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit pemerintah untuk dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan capres-cawapres,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi KPU, Idham Holik.
