Bisnis.com, JAKARTA – Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turun gunung untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Koordinator Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Ilwan Nehe menilai bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memiliki kapasitas yang sangat mumpuni dan memiliki pengalaman yang bisa membawa arus bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Sehingga Jokowi juga harus ada andil di sini, proses politik itu kan berkompromi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami minta jokowi harus kompromi apalagi Prabowo dan Ganjar ini mesra sekali. Jadi, kami ingin Jokowi dan Megawati terlibat dalam proses ini [menduetkan keduanya],” ujarnya kepada wartawan di Teuku Umar, Menteng, Kamis (12/10/2023).
Dia menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo memiliki pengalaman baik Legislatif, maupun eksekutif, begitu pula dengan Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer, tentunya memiliki sikap dan kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi, terlebih saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri dalam Kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, dia menegaskan bawah Lingkar Pemuda Indonesia meminta relawan Jokowi tegak lurus dan tidak bermanuver yang merugikan melalui pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Dia menilai bahwa dengan mendorong Saudara Gibran Rakabuming sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa relawan jokowi yang menggusung keputusan tersebut tidak tegak lurus kepada Jokowi.
Baca Juga
Hal ini dikarenakan adanya pemaksaan dengan slogan anak muda harus bisa memimpin. Sementara regulasi ataupun aturan yang ada saat ini menunjukkan adanya keputusan keputusan yang menjelaskan adanya batasan usia.
Hal ini juga memperlihatkan adanya upaya menyandera Presiden Ke-7 RI itu, terlebih jika regulasi menguatkan adanya batasan usia yang menguatkan untuk pencalonan, maka Jokowi akan masuk ke dalam sebuah masalah besar di kemudian hari karena akan dianggap sebagai pemimpin yang memaksakan kehendak, dan membuat sebuah keputusan yang melanggar konstitusi.
Dia mengamini bahwa masing-masing tokoh, baik Prabowo atau Ganjar tentunya tak ingin duduk di posisi sebagai calon wakil presiden (cawapres), tetapi Saleh meyakini bahwa tak pernah ada yang tak mungkin dalam sistem politik sebelum pengajuan nama dilakukan pada Kamis (19/10/2023) mendatang.
“Menurut kami proses politik ini dinamis. Bahkan satu jam ke depan bisa berubah begitu saja, Ibu Puan juga pernah menyampaikan statement itu bahwa sebelum ada keputusan dari KPU maka proses politik bisa berubah kapan saja. Persoalan siapa nanti capres dan cawapresnya menurut kami itu adalah bagian proses politik yang kami serahkan kepada koalisi politik partai nasional dan sebagainya,” tuturnya.
