Bisnis.com, JAKARTA - Rusia gagal bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Melansir BBC, Rabu (11/10/2023), negara ini dikeluarkan dari badan tertinggi hak asasi manusia pada bulan April lalu setelah pasukannya menginvasi Ukraina.
Rusia berharap mendapatkan masa jabatan tiga tahun ke depan akan menyoroti perpecahan di antara negara-negara anggota PBB mengenai apakah akan terus mendukung Ukraina atau tidak.
Namun Bulgaria dan Albania justru memenangkan dua kursi yang dialokasikan untuk negara-negara Eropa Timur.
Pemungutan suara tersebut dilakukan beberapa hari setelah serangan rudal Rusia yang menewaskan 52 orang di Desa Hroza, Ukraina timur laut.
Rusia mendapat 83 suara setuju dari 193 anggota Majelis Umum PBB, sementara Bulgaria mendapat 160 suara dan Albania mendapat 123 suara.
Baca Juga
Sebelumnya, Duta Besar Albania Ferit Hoxha mengatakan penting bagi negara-negara anggota untuk menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk "menganggap pelaku pembakaran sebagai petugas pemadam kebakaran".
Rusia telah berjanji untuk menemukan "solusi yang memadai untuk masalah hak asasi manusia" dan mengatakan pihaknya ingin menghentikan badan tersebut menjadi "instrumen yang melayani keinginan politik sekelompok negara", yang dianggap merujuk pada Barat.
Para diplomat mengatakan mereka berharap mendapatkan kembali kredibilitas internasional setelah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Ukraina dan di dalam perbatasannya sendiri.
Rusia telah mengklaim bahwa mereka akan memenangkan suara banyak negara anggota – khususnya negara-negara berkembang – dalam pemungutan suara rahasia, yang menunjukkan bahwa mereka secara pribadi bersimpati dengan Moskow, tetapi menghindari melakukannya di depan umum untuk menghindari kemarahan negara-negara Barat.
Rusia dikatakan telah berkampanye secara agresif, menawarkan gandum dan senjata kepada negara-negara kecil sebagai imbalan atas suara mereka.
Duta Besar Moskow untuk PBB, Vassily Nebenzia, menuduh Amerika Serikat (AS) memimpin kampanye untuk menghentikan mereka kembali ke dewan.
Negara tersebut ditangguhkan dari Dewan HAM PBB pada bulan April 2022 dengan 93 anggota majelis umum PBB memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain.
Dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara berikut mulai tahun 2024, selama tiga tahun: Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Pantai Gading, Kuba, Republik Dominika, Prancis, Ghana, Indonesia, Jepang, Kuwait, Malawi, dan Belanda.