Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa penyelidik, penyidik, hingga jaksa lembaga antirasuah setara dalam penanganan seluruh kasus rasuah, tidak terkecuali dugaan rasuah di Kementan. Dia memastikan tidak ada pihak yang memaksa perkara Kementan naik ke penyidikan sebagaimana saat ini.
"Termasuk juga ekspose, ini tidak ada yang memaksakan. Forum ekspose dilaksanakan terbuka. Penyelidik, penyidik, pejabat di penuntutan, dirlidik [direktur penyelidikan], dirdik [direktur penyidikan], dirtut [direktur penuntutan] hadir. Semua memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan seseorang menjadi tersangka," ujarnya pada konferensi pers, Kamis (5/10/2023).
Sekadar informasi, KPK telah menaikkan dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Mentan Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menjadi salah satu pihak yang terseret dalam kasus tersebut.
Lembaga itu belum mengungkapkan secara resmi status hukum Syahrul Yasin. Kendati demikian, sumber Bisnis pada Jumat (29/9/2023) mengonfirmasi bahwa mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu telah menjadi tersangka.
"Prosedur di KPK dari tahap penyelidikan untuk naik ke penyidikan harus ada setidaknya dua alat bukti dan siapa yang diduga sebagai pelaku pidana. Silahkan simpulkan sendiri," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan status hukum Menteri Pertanian, Rabu (4/10/2023).
Baca Juga
Lembaga antirasuah menduga ada tiga klaster kasus korupsi di Kementan yakni terkait dengan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan pencucian uang.
Penyidik telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Mentan Syahrul Yasin, ruang kerja menteri dan sekjen Kementan, serta rumah pihak-pihak yang ditetapkan tersangka. Berdasarkan keterangan KPK sejauh ini, penyidik menemukan berbagai bukti salah satunya uang dengan total mencapai sekitar Rp30,4 miliar.
