Bisnis.com, JAKARTA - Dampak perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari makin terasa dan telah menjadi isu yang diperbincangkan di tingkat global dan lokal. Indonesia sebagai negara perairan dengan luas 6,32 juta kilometer persegi dan sekaligus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau, merupakan negara yang sangat rentan terhadap bahaya perubahan iklim.
Jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat ketahanan iklim, maka akan berpengaruh dan menghambat realisasi pembangunan nasional dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kerentanan Indonesia disebabkan corak pembangunan masa lalu yang mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, yang ditandai dengan tingginya konversi hutan untuk berbagai kegiatan pembangunan industri sektor perkebunan, pertambangan, hutan tanaman industri, infrastruktur, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembukaan hutan mangrove di wilayah pesisir serta perusakan terumbu karang.
Pada masyarakat pesisir laut, perubahan iklim telah mengakibatkan perubahan ekologi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa intrusi air laut ke darat dan erosi daratan, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai. Perubahan tersebut berimbas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena adanya perubahan pada morfologi (bentuk) pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, perikanan, dan kondisi sosial-ekonomi maupun budaya masyarakat.
Menurut data Yayasan Harmoni Alam Indonesia yang bekerja memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim pada masyarakat nelayan di Maluku Tengah, pada dasarnya kegiatan sehari-hari masyarakat nelayan sangat bergantung pada keramahan alam (musim dan cuaca), dan perubahan iklim dirasakan dalam wujud terjadinya gelombang laut yang ekstrem, perubahan pola musim dan pola angin yang pada akhirnya berdampak pada makin menurunnya hasil tangkapan ikan mereka.
Penurunan tangakapan terjadi karena wilayah tangkapan ikan (fishing ground) berubah makin menjauh dari pantai, sehingga untuk menjangkaunya dibutuhkan kapasitas mesin dan perahu lebih besar, termasuk bahan bakar dan logistik lebih banyak. Kualitas ikan tangkapan juga bisa menurun jika nelayan tidak memiliki alat pengawetan ikan sebelum ikan dijual, tentu ini akan berpengaruh terhadap nilai jual ikan dan pendapatan nelayan.
Baca Juga
Strategi adaptasi perubahan iklim yang dapat dikembangkan dapat ditinjau dari beberapa pendekatan.
Pertama, dari aspek ekonomi bisa dalam bentuk mengembangkan sumber mata percaharian altenatif sebagai divesifikasi dari nelayan tangkap tradisional, misalnya budi daya perikanan dan nonperikanan dan pengembangan industri rumah tangga pengolahan ikan tangkap yang bernilai ekonomi.
Kedua, dari aspek teknik dan teknologi penangkapan, yaitu bagaimana agar wilayah penangkapan ikan baru bisa dikembangkan sehingga nelayan tidak harus menempuh jarak yang lebih jauh dari pemukiman mereka, misalnya melalui rehabilitasi terumbu karang, membuat terumbu karang buatan, perbaikan ekosistem padang lamun, dan mangrove.
Ketiga, dari aspek sosial budaya, berupa strategi untuk merekatkan kembali relasi sosial di masyarakat dengan membangun kesadaran akan pentingnya mengembangkan kelembagaan ekonomi bersama yang saling menguntungkan, dan sekaligus sebagai upaya untuk memutus ketergantungan nelayan terhadap rantai perdagangan yang kurang menguntungkan.
KEBIJAKAN
Indonesia sebagai bagian dari negara-negara dunia yang menyepakati konvensi kerangka kerja perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Banga (UNFCC) dan Paris Agreement telah merumuskan upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan penguatan ketahanan iklim.
Melalui Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020—2024, strategi pembangunan ketahanan Iklim masuk menjadi salah satu program prioritas nasional keenam yang dijabarkan dalam strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Peningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2021 telah menetapkan lokasi prioritas ketahanan iklim pada 28 Provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan, kelembagaan ketahanan iklim, peran lembaga nonpemerintah dalam ketahanan iklim.
Untuk lebih memperkuat komitmen tersebut, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mendorong terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Ketahanan Iklim. Salah satu penekanannya adalah kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim yang harus berbasis keilmuan yang dapat terus diperbaharui.
