AS Kucurkan Rp598,92 Triliun untuk Cegah Chip China

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan aturan untuk mencegah subsidi manufaktur chip semikonduktor digunakan oleh China dan negara-negara lain yang dianggap menimbulkan masalah keamanan nasional.

Peraturan ini merupakan tahap akhir sebelum pemerintahan Presiden Joe Biden dapat mulai memberikan subsidi sebesar US$39 miliar atau sekitar Rp598,92 triliun untuk produksi chip semikonduktor, yang tertuang dalam undang-undang "Chips and Science" dengan total pendanaan sebesar U$52,7 miliar untuk produksi, penelitian, dan pengembangan tenaga kerja semikonduktor AS.

Peraturan yang pertama kali diusulkan pada Maret tersebut membatasi penerima dana AS untuk berinvestasi dalam perluasan manufaktur semikonduktor, melakukan penelitian, maupun mengajukan perizinan teknologi di negara dan lembaga asing yang menjadi perhatian, seperti China dan Rusia.

Sebelumnya pada Oktober 2022, departemen tersebut telah mengeluarkan kontrol ekspor untuk memutus pasokan chip semikonduktor yang dibuat dengan peralatan AS, dalam upayanya untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militer China.

“Kita harus benar-benar waspada bahwa tak satu sen pun dari peraturan ini akan membantu China untuk lebih maju dari kita,” kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, dikutip dari Reuters pada Selasa (26/9/2023).

Raimondo mengatakan kepada Kongres bahwa dia bekerja secepat mungkin agar hal tersebut disetujui. Namun, jika penerima dana melanggar pembatasan, Departemen Perdagangan dapat menarik kembali pendanaan tersebut.

"Kita tertinggal, tetapi yang lebih penting adalah kita melakukannya dengan benar. Dan jika kita membutuhkan waktu satu bulan atau beberapa minggu lagi untuk memperbaikinya, saya akan mempertahankannya karena itu perlu," katanya.

Peraturan tersebut akan melarang penerima dana untuk memperluas kapasitas produksi semikonduktor secara signifikan di negara asing yang menjadi perhatian AS selama 10 tahun.

Meskipun membatasi penerima dana dari penelitian maupun pengajuan izin teknologi dengan lembaga asing yang menjadi perhatian pemerintah, peraturan ini masih memperbolehkan standar internasional, pemberian hak paten, serta pemanfaatan jasa pengecoran dan pengemasan.

Aturan akhir ini juga mengaitkan perluasan kapasitas produksi semikonduktor dengan penambahan ruang bersih atau ruang fisik lainnya, yang mendefinisikan perluasan material sebagai peningkatan kapasitas produksi lebih dari 5 persen.

Penambah ruang bersih atau jalur produksi baru yang dapat mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi fasilitas melebihi 10 persen juga dilarang.

Selain itu, beberapa semikonduktor juga diklasifikasikan sebagai hal yang penting bagi keamanan nasional, sehingga memicu pembatasan yang lebih ketat. Hal ini termasuk chip komputasi kuantum generasi terbaru dan mature-node chips dalam lingkungan intensif radiasi, serta dalam lingkup militer khusus lainnya.