Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan selama lebih dari 6 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) hari ini, Kamis (14/9/2023), .
Berdasarkan pantauan Bisnis, Dahlan terlihat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pagi ini pukul 09.14 WIB, dan keluar dari lobi Gedung KPK pukul 15.20 WIB.
Dahlan mengatakan bahwa dia diperiksa terkait dengan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, yang sebelumnya telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus tersebut.
"[Pemeriksaan] terkait dengan Bu Karen. Tahu kan Bu Karen?," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Dahlan lalu mengonfirmasi bahwa Karen Agustiawan, yang menjadi salah satu materi pemeriksaan penyidik kepadanya hari ini, merupakan tersangka kasus tersebut.
Namun demikian, KPK belum mengungkap siapa saja pihak tersangka maupun konstruksi lengkap perkara dugaan rasuah di lingkungan Pertamina itu.
Baca Juga
"Iya [yang jadi tersangka]," terang mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) itu.
Dahlan mengaku hanya ditanyai penyidik soal pengetahuannya terhadap pengadaan LNG di Pertamina, khususnya saat menjabat sebagai Menteri BUMN. Namun, dia mengatakan tidak tahu menahu soal pengadaan tersebut lantaran kebijakan teknis hanya diketahui oleh pihak perusahaan.
"Tidak [mengetahui], saya kan bukan komisaris, bukan direksi. Itu teknis sekali di perusahaan," terang Dahlan sembari berjalan meninggalkan Gedung KPK.
Adapun KPK menjadwalkan kembali pemeriksaan Dahlan sebagai saksi hari ini, setelah sebelumnya dia tidak hadir pada pekan lalu, Kamis (7/9/2023).
"Sesuai dengan agenda pemanggilan sebelumnya, hari ini [14/9] Tim Penyidik kembali mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dahlan Iskan [Menteri BUMN periode 2011 s/d 2014]," terang Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Selain Dahlan, KPK hari ini turut memanggil sejumlah saksi dari pihak PT Pertamina (Persero) seperti Staf Ahli Direktur Utama Pertamina Natanael Brahmana dan Legal Pertamina Ria Noveria.
Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga adanya kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Namun demikian, saat ini KPK juga belum mengungkap dugaan nilai kerugian itu berikut penahanan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyampaikan bahwa timnya masih terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak auditor untuk menghitung dugaan kerugian negara yang dimaksud.
"Karena tidak gampang atau tidak mudah untuk menentukan berapa kerugian keuangan negara yang nanti akan ditetapkan seperti itu," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sementara itu, KPK juga mengungkap bahwa saksi maupun pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tidak hanya berada di Indonesia naun juga di luar negeri seperti Amerika Serikat (AS) dan lain-lain.
"Sehingga kami perlu juga mengonfirmasi dan para pihak termasuk auditor juga perlu mengonfirmasi ke perusahaan tersebut sehingga diperoleh nilai kerugian keuangan negara yang tepat," tuturnya.
