Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kedatangannya di agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023 bukan sebagai Presiden Indonesia.
Hal ini dia sampaikan saat memberikan pidato pembuka di agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023 di Afrika Selatan pada hari ini, Kamis (24/8/2023).
“Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85 persen populasi dunia yang menginginkan win-win formula,” ujarnya dalam forum tersebut dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/8/2023).
Orang nomor satu di Indonesia itu pun menegaskan bahwa saat ini dunia seakan bergerak tanpa nahkoda, bahkan seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Hal ini dikarenakan perang dan konflik yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan.
Selain itu, dia mengatakan bahwa tantangan lain seperti krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia.
Oleh sebab itu, dia mengatakan apabila melihat dari kondisi sebelumnya, pandemi Covid-19 telah mengajarkan seluruh Negara bahwa krisis gobal tidak akan bisa selesai apabila setiap pemimpin Negara bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok Negara saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya.
Baca Juga
“Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas dan kerja sama antar negara berkembang perlu terus diperkuat,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa sebelum pembahasan berbagai kerja sama dimulai melalui agenda akbar yakni KTT BRICS 2023 itu, menurutnya terdapat hal mendasar yang harus disepakati oleh semua pihak, yaitu konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia.
Jokowi menyoroti bahwa saat ini tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, apalagi gap pembangunan makin lebar, rakyat miskin dan kelaparan makin bertambah dan situasi tersebut ditegaskannya tidak boleh dibiarkan.
Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus ditolak oleh semua pihak, dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi.
“Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil,” pungkas Jokowi.
