Jokowi di KTT BRICS 2023: Hilirisasi Industri Tidak Boleh Dihalangi

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar program hilirisasi industri tidak boleh dihalangi oleh Negara-negara manapun di depan mimbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pidato pembuka di agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2023 di Afrika Selatan pada hari ini, Kamis (24/8/2023).

“Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus ditolak oleh semua pihak, dan hilirisasi industri tidak boleh dihalangi,” katanya dalam forum tersebut dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/8/2023).

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa ke depan setiap Negara seharusnya lebih mengedepankan untuk terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif.

Dia menilai BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menegaskan bahwa saat ini dunia seakan bergerak tanpa nahkoda, bahkan seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Hal ini dikarenakan perang dan konflik yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Selain itu, dia mengatakan bahwa tantangan lain seperti krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia.

Oleh sebab itu, dia mengatakan apabila melihat dari kondisi sebelumnya, pandemi Covid-19 telah mengajarkan seluruh negara bahwa krisis gobal tidak akan bisa selesai apabila setiap pemimpin negara bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya.

“Kehadiran saya di sini juga didasarkan pada keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas dan kerja sama antar negara berkembang perlu terus diperkuat,” imbuhnya.

Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa sebelum pembahasan berbagai kerja sama dimulai melalui agenda akbar yakni KTT BRICS 2023 itu, menurutnya terdapat hal mendasar yang harus disepakati oleh semua pihak, yaitu konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia.

“Saat ini tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, apalagi gap pembangunan makin lebar, rakyat miskin dan kelaparan makin bertambah dan situasi tersebut ditegaskannya tidak boleh dibiarkan,” pungkas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel