Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa terdapat keterbatasan anggaran untuk mengawal terjaganya Empat Pilar MPR RI, dimana Pancasila termasuk di dalamnya.
Dia menyebut meskipun anggaran untuk mendorong program empat Pilar MPR RI selalu dibatasi oleh Menteri Keuangan (Menkeu), tetapi lembaganya tetap mengemban visi sebagai pengawalan ideologi tersebut.
“Bahkan mungkin saja hal [program] empat pilar MPR RI tersebut dianggap tidak masuk dalam skala prioritas,” ujarnya pidato di acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Dia memerinci bahwa program empat pilar tetap terlaksana dengan misi yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Padahal dalam forum tersebut, dia pun menjabarkan Kajian Evaluasi atau Survei Nasional yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut yang menunjukkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan Empat Pilar MPR RI terus meningkat dari 23 persen pada 2011 menjadi 32,8 persen pada 2018, dan pada 2022 telah mencapai 43,1 persen.
Oleh sebab itu, dia melihat bahwa pemahaman tentang Pancasila dan penghayatannya semakin tinggi, sebab hasil survei juga menunjukan lebih dari 90 persen masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila.
Baca Juga
“Pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari mencapai di atas 90 persen. Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI yaitu 99,7 persen,” ucapnya.
Adapun, dia melanjutkan terkait dengan konstitusi UUD 1945, lebih dari 80 persen masyarakat melihat adanya perbaikan-perbaikan signifikan pasca perubahan.
Bamsoet mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tetap melihat bahwa UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi yang dinamis. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5 persen menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.
Menyikapi hal ini, dia mengaku bahwa MPR dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, khususnya dalam mengkaji sistem ketatanegaraan dan UUD 1945, akan mewadahi berbagai arus pemikiran yang berkembang.
