Gerindra Bantah Ada Arahan Jokowi ke Golkar dan PAN untuk Dukung Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Muzani menegaskan, Jokowi sudah menyatakan tak ada 'Lurah-lurahan' dalam proses penentuan koalisi maupun calon presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024. Artinya adalah Jokowi tak ikut campur dalam penentuan langkah politik setiap partai pendukungnya.

"Ya Pak Jokowi-nya saja kan sudah ngomong, enggak ada lurah-lurahan, yang lurah itu siapa? Begitu. Jadi jangan bawa-bawa Pak Lurah, jangan bawa-bawa presiden, karena ini adalah ranah partai politik," jelas Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Dia menjelaskan, Golkar dan PAN memutuskan pilihan capresnya ke Prabowo karena memang ketokohan menteri pertahanan itu. Muzani mengklaim Golkar dan PAN melihat Prabowo punya visi yang bisa mempersatukan Indonesia.

"Yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yang bisa mengangkat harkat dan martabat keadilan sosial, dan bisa memberantas kemiskinan," lanjut Wakil Ketua MPR ini.

Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan umumkan dukungan atas pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu (13/8/2023).

Sementara itu, saat beri pidato di Sidang Tahun MPR pada Rabu (16/8/2023), Jokowi mengawali dengan menyinggung politisi dan partai yang masih belum mengumumkan capres dan cawapres lantaran belum mendapatkan arahan dari ‘Pak Lurah’.

“Saya sempat mikir. Siapa ‘Pak Lurah’ ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.Lebih lanjut, Kepala Negara ini akhirnya paham bahwa ‘Pak Lurah’ merupakan kode bagi sosok yang dapat menentukan siapa tokoh yang akan diusung untuk maju ke panggung pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

Kendati demikian, Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan ketua umum partai atau sosok ketua koalisi partai, sehingga dia mengingatkan jika sesuai ketentuan UU maka penentuan capres dan cawapres merupakan hak dari partai dan koalisi partai.

“Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan ‘paten-patenan’, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” pungkas Jokowi.