Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mengkaji aplikasi cek International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel untuk memudahkan pelaporan.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan perumusan aplikasi itu sebagai tindak lanjut Polri pasca-temuan 191 ribu ponsel memiliki IMEI ilegal.
"Kita sedang merumuskan posko bersama yang nanti secara gampangnya rekan-rekan tidak perlu lapor. Artinya rekan-rekan cukup melalui aplikasi yang kami buat," tutur Adi Vivid kepada wartawan, Jumat (11/9/2023).
Perumusan aplikasi ini tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, juga melibatkan kementerian atau lembaga yang terkait penerbitan IMEI.
Singkatnya, aplikasi ini berfungsi agar masyarakat pengguna ponsel dapat memastikan ponselnya termasuk dalam 191.965 ponsel dengan IMEI ilegal atau tidak, jika termasuk maka pengguna ponsel dapat langsung melakukan langkah tindak lanjut yang diarahkan di aplikasi.
Adi memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dalam perkara ini.
Baca Juga
"Cukup nanti kami sediakan aplikasinya, nanti apabila ternyata setelah diklik IMEI itu termasuk 191 ribu kami akan memberikan langkah-langkahnya dan itu saya pastikan tidak akan merugikan masyarakat sebagai konsumen," jelasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara Rp353 miliar. Perinciannya, sebanyak 191.000 unit yang memiliki IMEI Ilegal itu didominasi oleh merek iPhone sebanyak 176.874 unit.
Adapun, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga sempat menyampaikan bahwa anak buahnya di lingkungan Kemenperin terlibat dalam kasus ini.
Namun, dia juga menuturkan bahwa Kemenperin bukan menjadi satu satunya lembaga yang terseret dalam perkara tersebut. Pasalnya, yang bisa memiliki akses terhadap CEIR bukan hanya Kemenperin saja.
Dalam kasus pelanggaran pendaftaran IMEI tersebut, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 6 orang tersangka swasta berinisial P, D, E, dan B. Selain itu, Bareskrim telah mengamankan inisial F yang merupakan oknum ASN di Kemenperin, dan inisial A oknum ASN Ditjen Bea Cukai.
