Bisnis.com, JAKARTA - Alexander Lukashenko memproklamirkan dirinya sebagai pemenang dalam pemilihan presiden (pilpres) Belarusia, 3 tahun lalu, tepatnya pada 9 Agustus 2020.
Menteri Luar Negeri Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia menyatakan bahwa kemenangan Lukashenko dalam pilpres dipenuhi kecurangan sehingga tidak sah, sehingga menghancurkan aspirasi dan hak demokrasi rakyat Belarusia.
"Perebutan kekuasaan tidak sah itu telah mengakibatkan represi internal besar-besaran, keterlibatan dalam kejahatan perang, agresi, pengikisan kedaulatan Belarusia, serta destabilisasi kawasan," katanya, dalam pernyataan bersama.
Kecurangan pemilu besar-besaran telah memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh rakyat Belarusia, untuk menuntut kebebasan dalam memilih masa depan rakyat.
Mereka menyatakan bahwa otoritas Belarusia memberikan tanggapan dengan melakukan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa. Rezim Lukashenko terus melakukan tindakan represi tidak manusiawi yang semakin parah, sejak 3 tahun lalu.
Pembela hak asasi manusia, jurnalis, anggota serikat buruh, pekerja media, pengacara dan warga negara biasa yang menyatakan kritik terhadap pemerintah, telah dianiaya, diperas, dipenjara, beberapa telah hilang atau terbunuh dalam upaya pemerintah untuk menghancurkan perlawanan terhadap aturannya yang tidak sah.
Baca Juga
Selain itu, mereka mengklaim bahwa organisasi minoritas nasional juga ditekan, sekolah yang mengajar dalam bahasa minoritas nasional juga telah ditutup.
Tahanan politik jumlahnya meningkat menjadi 1.500, menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan. Sementara itu, banyak tahanan yang diekskomunikasi apapun selama berbulan-bulan.
"Aktivis yang tersisa terpaksa meninggalkan negara itu untuk menghindari penganiayaan yang tidak dapat dibenarkan," ucapnya.
Menurut pernyataan Menlu dari keempat negara itu, rezim Lukashenko telah bertindak sebagai kaki tangan dan pendukung langsung agresi Rusia melawan Ukraina, sejak Februari 2022.
Rezim Lukashenko memberikan Moskow dukungan politik dan logistik penuh, mengizinkannya menggunakan wilayah Belarusia sebagai landasan peluncuran misilnya, untuk penyebaran senjata nuklir, dan baru-baru ini menerima menjadi tuan rumah bagi ribuan rudal tentara bayaran kriminal Wagner di wilayahnya.
Selain itu, rezim Lukashenko merupakan kaki tangan dalam deportasi paksa anak-anak Ukraina, sehingga secara langsung terlibat dalam kejahatan perang yang akan diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional.
Sementara itu, Minsk hanya peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri, terus mengikis kenegaraan Belarusia, secara tidak sah dan ilegal, bertentangan dengan keinginan rakyat Belarusia, dan menyerahkan kedaulatannya kepada Rusia.
Belarusia juga telah dijadikan sarang destabilisasi di jantung Eropa dan menimbulkan ancaman yang meningkat terhadap keamanan internasional, selama 3 tahun terakhir.
Rezim Lukashenko di Belarusia terus mengatur dan berkontribusi pada kegiatan yang memfasilitasi penyeberangan ilegal perbatasan luar Uni Eropa.
"Pada saat yang sangat menyakitkan dalam sejarah Belarusia ini kami terus berdiri bersama rakyatnya, tetap setia pada komitmen "Untuk Kebebasan kami dan Milikmu"," ucap pernyataan bersama keempat Menlu.
Keempat Menlu menyatakan bahwa dukungan kepada rakyat Belarusia, yang memperjuangkan kebebasan dan martabat rakyat akan tetap tidak tergoyahkan.
"Kami percaya pada Belarusia yang demokratis, mandiri, dan berdaulat, sama seperti kami percaya pada kemenangan Ukraina. Kami akan terus mendukung kekuatan demokrasi Belarusia, kepemimpinannya serta perwakilan masyarakat sipil lainnya yang bersatu untuk mengejar perubahan demokrasi di Belarusia," ujarnya.
Menurutnya, rezim otoriter akan gagal, dan para tiran akan diadili. Selain itu juga menyerukan pembebasan dan rehabilitasi segera dan tanpa syarat dari semua tahanan politik, untuk penghentian penindasan dan keterlibatan dalam agresi Rusia terhadap Ukraina.
"Represi, pelanggaran hukum internasional, kontrol migrasi yang sedang berlangsung atau kejahatan lainnya tetap ada, kami akan terus mengisolasi rezim tidak sah Lukashenko dan memperkuat sanksi yang ditargetkan sektoral Uni Eropa terhadapnya," ujarnya.
