Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti meyakini kesolidan partai politik (parpol) terjamin apabila keputusan penting kepartaian diambil secara demokratis, melibatkan kepengurusan pusat hingga daerah.
Aisah pun menyarankan parpol harus berani membuat forum demokratis untuk mengambil keputusan penting, termasuk keputusan soal arah koalisi ataupun dukungan pencapresan jelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Dia mengakui langkah itu tak mudah dilaksanakan, namun jadi cara terampuh agar keputusan dapat diterima setiap pihak di internal partai.
"Jika partai ingin berjalan demokratis dan solid maka keputusan penting partai, termasuk tentang berkoalisi, sepatutnya ditentukan dalam forum kesepakatan bersama antarpengurus pusat dan daerah partai. Hal ini agak lebih rumit dan tentu tidak murah, tetapi hasil keputusan karena dibangun sebagai komitmen bersama maka akan membentuk soliditas internal dan kepatuhan atas hasilnya," ucap Aisah kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/8/2023).
Meski demikian, dia melihat kebanyakan parpol membuat ketentuan penting, seperti arah koalisi, berdasarkan keputusan ketua umumnya saja.
Keputusan koalisi sering kali diambil bukan melalui forum demokratis yang melibatkan pengurus partai di daerah.
Baca Juga
"Jika keputusan dilakukan oleh hanya ketum partai maka lebih mudah prosesnya. Tetapi keputusan akan sangat personal pada kepentingan dan pandangan individu ketum seorang, dan berpotensi menimbulkan konflik internal partai," jelas Aisah.
Oleh sebab itu, Aisah tak heran apabila kerap terjadi konflik di internal parpol jelang pagelaran pemilu.
Gonjang-ganjing Parpol
Sebagai informasi, belakangan kerap terjadi gonjang-ganjing di beberapa internal partai politik karena keputusan arah politik jelang Pemilu 2024.
Terbaru datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satunya politisinya Muhammad Guntur Romli memutuskan keluar dari PSI pada Sabtu (5/8/2023).
Menurut Guntur, PSI belum berembuk sebelum menerima kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kantor DPP partai pada Rabu (2/8/2023).
Sebagai informasi, Guntur merupakan Ketua Umum Ganjarian Spartan yang merupakan kelompok relawan pendukung pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres. Sementara Prabowo merupakan calon presiden dari Partai Gerindra.
"Tidak ada rembuk soal kedatangan Prabowo," kata Guntur saat dihubungi Bisnis, Sabtu (5/8/2023).
Tak hanya PSI, sebelumnya beberapa kader NasDem juga memutuskan keluar dari partai yang diketuai Surya Paloh itu.
Alasannya karena keputusan NasDem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Belakangan juga terlihat adanya perbedaan pilihan arah pencapresan di kubu internal Partai Golkar. Di satu sisi, Golkar semakin dekat dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua Umum Golkar Airlangga sempat melakukan pertemuan selama satu jam dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (27/7/2023).
Pertemuan di kediaman Airlangga itu menghasilkan kesepakatan pembentukan Tim Teknis PDIP-Golkar agar komunikasi kedua partai semakin lancar.
PDIP merupakan partai politik yang mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Di sisi lain, pada Minggu (31/7/2023), ketika Airlangga bertemu dengan 38 Ketua DPD 1 Partai Golkar di Bali muncul dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra di Pemilu 2024.
Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman menjelaskan, dorongan itu muncul dari beberapa DPD 1. Menurutnya, faktor historis jadi alasan utama koalisi itu.
Selain itu, yang mendukung wacana itu merasa Prabowo juga punya kesempatan besar memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, belakangan elektabilitas Prabowo kerap jadi yang tertinggi menurut hasil beberapa lembaga survei.
Memang, Gerindra mengusung ketua umumnya itu untuk jadi calon presiden di Pilpres 2024.
Singkatnya, di satu sisi Airlangga seakan menunjukkan keseriusan berkoalisi dengan PDIP untuk dukung pencapresan Ganjar.
Sementara di sisi lain, beberapa DPD Golkar mendorong agar Airlangga berkoalisi dengan Gerindra untuk dukung pencapresan Prabowo.
