Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berbeda dengan Golkar, JK Bilang Jadi Ketum PDIP dan NasDem Tak Butuh Modal Rp500 Miliar

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, kembali viral setelah mengatakan modal jadi Ketum Golkar mencapai Rp500 miliar.
Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, SOLO - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, kembali viral setelah mengatakan jika modal jadi Ketum Golkar mencapai Rp500 miliar.

Meski demikian, JK tidak mengatakan secara rinci untuk apa saja modal yang mencapai setengah triliun rupiah tersebut.

"Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," ujar JK dalam seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

JK mengatakan bahwa modal ini berlaku untuk sebagaian besar partai politik di Indonesia. Sebab saat ini, ada dua partai politik yang tidak membutuhkan modal besar saat pemilihan ketum.

Kedua partai politik yang dimaksud adalah PDIP dan NasDem. Alasannya sederhana, yakni karena pendiri partainya masih ada.

Sementara untuk partai-partai yang baru akan go publik dan memilih ketum, maka calon ketua umum harus mengeluarkan modal tersebut.

"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada kayak PDIP, NasDem. Tapi partai yang sudah go publik, artinya pemilihannya [pemilihan menjadi ketua umum] itu butuh biaya besar," ungkap JK.

Sebagai informasi, belakangan muncul dorongan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar. Salah satu tujuannya untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagau ketum Golkar.

Hingga saat ini, baru ada dua nama yang disebut siap menggantikan Airlangga sebagai ketum Golkar yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia.

Di sisi lain, JK sendiri menolak adanya wacana munaslub yang akan dilakukan jelang Pilpres 2024. Menurutnya, munaslub pada saat-saat seperti ini hanya akan menurunkan marwah Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju, karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," ungkap JK.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper