Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK mengkritisi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto karena terlalu tergantung penguasa dalam menentukan koalisi jelang Pemilu 2024.
JK merasa Golkar terlalu lambat menentukan keputusan politik untuk Pemilu 2024, karena seakan menunggu pilihan penguasa. Meski demikian, dia tak merincikan siapa penguasa yang dimaksud.
"Airlangga, Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," jelas JK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
Padahal, lanjutnya, Golkar merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan 78 kursi di DPR. Namun, menurutnya, Golkar tak berani berdiri sendiri dalam menentukan pilihan politiknya baik soal penentuan koalisi maupaun calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
"Tidak mandiri dalam penentuan, ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu," ungkap mantan wakil presiden ini.
Lebih lanjut, JK berharap setidaknya kader Golkar seperti Airlangga bisa menjadi cawapres di ajang Pilpres 2024.
Baca Juga
"Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres. Ya saya sendiri tidak terlibat, tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya.
Meski mengkritisi Airlangga, namun JK tak ingin menko bidang perekonomian itu dilengserkan jadi ketua umum Partai Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub) seperti yang belakangan diwacanakan beberapa kader senior.
Menurutnya, penyelenggaraan munaslub di tengah tahapan Pemilu 2024 yang tak lama lagi hanya akan merusak nama baik Partai Golkar.
"Sangat tidak setuju [munaslub], karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," ungkap JK.
