Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar seluruh pihak bisa menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara menyeluruh atau holistik.
Dengan demikian, Luhut menilai KPK era kepemimpinan Firli Bahuri perlu dilihat juga secara menyeluruh dan tidak parsial. Menurutnya, lembaga antirasuah itu berhasil memberantas berbagai tindak pidana korupsi, terlepas dari kepemimpinan Firli yang dinilai kontroversial oleh beberapa pihak.
"Jadi, kepemimpinan [KPK] daripada Pak Firli jangan hanya dilihat sedikit-sedikit, mestinya overall," ujarnya usai menghadiri acara Bincang Stranas PK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/7/2023).
Lebih lanjut, Luhut menitikberatkan kinerja KPK yang dinilainya sudah berkembang di bidang pencegahan. Misalnya, pada tata kelola pelabuhan guna mendorong efisiensi biaya logistik.
Dia menilai penilaian terhadap KPK juga harus melihat pada kinerja pencegahan yang dinilai sudah mendorong banyak penghematan biaya dan meningkatan pemasukan pajak.
Purnawirawan TNI itu menilai tidak benar apabila kinerja KPK hanya fokus pada fungsi penindakan saja.
Baca Juga
"Penindakan itu terakhir. Semua itu ingin melihat penindakan saja, drama. Tidak banyak yang tahu program yang kita buat sekarang, digitalisasi pelabuhan, simbara, semua itu menghemat [biaya] ratusan triliun," terangnya.
Di sisi lain, Dewan Pengawas KPK sebelumnya menilai kinerja lembaga antirasuah selama tiga hingga empat tahun terakhir belum berhasil membongkar kasus-kasus besar.
Menurut Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, sebenarnya kinerja KPK pada era pimpinan Firli Bahuri itu masih dalam jalur yang tepat (on the track) baik dalam jalur pencegahan maupun penindakan.
Namun demikian, salah satu mantan Pimpinan KPK itu mengatakan lembaganya belum berhasil mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah dilakukan oleh periode sebelumnya.
"Sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu 'the big fish' itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK," jelasnya, dikutip dari YouTube KPK, Senin (27/3/2023).
Menurut Tumpak, saat ini penindakan yang dilakukan KPK lebih banyak fokus kepada tindak pidana suap yang dilakukan aparatur penyelenggara negara.
Kendati dinilai tak membuat kepercayaan masyarakat surut, Tumpak menilai jarangnya pembongkaran kasus-kasus besar turut dirasakan oleh publik. Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan kesejahteraan masyarakat banyak.
"Sekarang ini sudah banyak yang ditangkap tapi tidak dirasa oleh publik, menurut saya ya ini," ucapnya.
