Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Punya Fungsi Pencegahan, Luhut: Jangan Drama Penangkapan Terus

Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan fungsi pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa (18/7/2023)./ BISNIS - Lorenzo A. Mahardhika
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa (18/7/2023)./ BISNIS - Lorenzo A. Mahardhika

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut fungsi pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berjalan dengan baik.

Hal tersebut dia katakan saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Stranas PK "Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik di Dunia" di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa (18/7/2023).

Dia pun meminta masyarakat untuk tidak hanya melihat kinerja KPK dari sisi penindakan yang dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Luhut mengatakan fungsi KPK di bidang pencegahan yang perlu diperkuat.

Luhut menjelaskan, KPK memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dia menuturkan, fungsi penindakan merupakan fungsi terakhir yang dimiliki oleh KPK sebelum pencegahan.

Namun, dia menyebut saat ini mayoritas masyarakat lebih melihat pada fungsi penindakan KPK. Menurutnya, saat ini masyarakat menganggap kinerja KPK kurang optimal karena minimnya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan.

“Jangan sedikit-sedikit yang dilihat drama penangkapan KPK, kalau kurang yang ditangkap itu tidak sukses. Saya tidak setuju, itu pemikiran yang kampungan dan ndeso,” kata Luhut saat ditemui di Gedung Juang KPK, Selasa (18/7/2023).

Menurutnya, fungsi pencegahan KPK saat ini sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya KPK yang membantu proses digitalisasi dalam beragam aspek, mulai dari e-katalog, sistem logistik nasional, hingga layanan national single window Indonesia.

Dengan keterlibatan KPK, Luhut bahkan menyebut negara dapat melakukan efisiensi dan penghematan anggaran hingga ratusan triliun.

“Seharusnya itu yang dilihat. Pemikiran yang modern itu semakin kecil yang ditangkap dan semakin banyak penghematan, itu baru success story,” jelas Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper