Bisnis.com, JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara buka suara usai kantor PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) di Jawa Timur digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/7/2023).
Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M Arifin Firdaus menyatakan bahwa perseroan menghormati penggeledahan yang dilakukan KPK.
Seperti diketahui, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan baru dugaan kasus rasuah yang ditangani oleh KPK.
"Penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang harus dihormati, guna mencari kebenaran atas dugaan kasus yang terjadi," ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip, Minggu (16/7/2023).
Sebagai induk usaha di klaster perkebunan dan kehutanan, Holding Perkebunan Nusantara disebut akan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum.
Menurut Arifin, hal itu sejalan dengan komitmen perusahaan pelat merah yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam menjalankan usaha.
Baca Juga
Beberapa langkah strategis yang dilakukan perseroan, lanjutnya, meliputi internalisasi Core value AKHLAK, Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Keterbukaan Informasi Publik, Whistle Blowing System (WBS) Terintegrasi, serta kerja sama antar instansi termasuk KPK.
"Perusahaan memiliki komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bidang hukum oleh pimpinan atau pihak manapun, maka PTPN akan menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesusai aturan yang berlaku," ujar Arifin.
Sejalan dengan penyidikan dugaan rasuah KPK, PTPN III sebagai induk PTPN Group telah berkoordinasi dengan PTPN XI.
"Kami akan kooperatif dan tentunya membuka akses informasi sebesar-besarnya kepada KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Arifin.
Sementara itu, dengan adanya dugaan kasus ini, PTPN Group memastikan tidak akan mempengaruhi atau menurunkan kinerja perusahaan dalam mendukung pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi.
Sebelumnya, penggeledahan pada kemarin lusa di Jawa Timur tidak hanya dilakukan di kantor PTPN XI saja, melainkan juga di beberapa rumah para tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penyidikan kasus dugaan rasuah di BUMN perkebunan yang belum lama diumumkan itu merupakan penyidikan baru.
Ali mengungkapkan, pihaknya masih belum dapat membeberkan secara rinci mengenai penyidikan perkara tersebut. Di samping itu, KPK masih enggan untuk mengumumkan pihak yang sudah ditetapkan tersangka dalam perkara itu.
"Hari ini dan beberapa waktu ke depan tim masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dengan melakukan penggeledahan dan ke depan tentu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan," terangnya, Jumat (14/7/2023).
Adapun, Ali belum menjelaskan apabila kasus baru yang tengah disidik KPK juga memiliki keterkaitan dengan kasus sebelumnya di PTPN XI.
Kasus yang dimaksud yakni terkait dengan pengadaan dan pemasangan mesin giling tebu atau six roll mill di pabrik gula Djatiroto PTPB XI periode 2015-2016.
Pada perkara tersebut, KPK telah menetapkan tersangka di antaranya mantan Direktur Produksi PTPN XI Budi Adi Prabowo.
